Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR Minta Masa Kampanye Pemilu 2024 Cukup 3 Bulan, Pilkada 45 Hari Saja

Menurutnya, semakin lama tahapan pemilu serentak 2024, maka akan semakin besar anggaran negara yang dihabiskan.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP, meminta pemilihan umum (Pemilu) 2024 digelar minimalis, untuk menghemat anggaran negara. 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP, meminta pemilihan umum (Pemilu) 2024 digelar minimalis, untuk menghemat anggaran negara.

Menurutnya, semakin lama tahapan pemilu serentak 2024 yang terdiri dari pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres), maka akan semakin besar anggaran negara yang dihabiskan.

Hal itu disampaikan Junimart dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Ilham Saputra, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Muhammad, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Cuma Ada di Banda Aceh

"Anggaran penyelenggaraan pemilu ini harus kita perhatikan, karena menyangkut situasi ekonomi sekarang."

"Sehingga sebaiknya penyelenggaraan tahapan pemilu dibuat minimalis saja."

"Menyangkut anggaran, semakin lama tahapan, maka akan semakin tinggi anggaran yang dihabiskan," tuturnya.

Baca juga: DAFTAR Lengkap 57 Pegawai KPK yang Bakal Diberhentikan pada 30 September 2021

Junimart mengatakan, masa kampanye pilpres dan pileg sebaiknya dipersingkat menjadi 3 bulan saja.

Sedangkan masa kampanye pilkada cukup selama 45 hari saja.

"Dengan pertimbangan bentuk dukungan kita terhadap pemerintah dalam menurunkan penyebaran kasus Covid-19," usulnya.

Baca juga: 56 Pegawai KPK yang Diberhentikan Bakal Lakukan Perlawanan Hukum Usai Terima SK

Terkait konflik atau irisan-irisan yang terjadi pasca-pemilu, Junimart menilai hal tersebut hanya produk politik yang semestinya dapat dicegah oleh para pimpinan partai politik, agar tidak terjadi pada Pemilu 2024.

"Terkait konflik politik dan irisan-irisan yang terjadi pasca-pemilu, menurut saya ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita ciptakan sendiri."

"Dan irisan-irisan atau konflik ini sebenarnya juga bisa kita antisipasi agar tidak terjadi," ucapnya.

Mantan anggota Komisi III DPR itu menekankan, seharusnya penggunaan anggaran pada Pemilu 2024 lebih dioptimalkan untuk pembayaran honor dari para tenaga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di lapangan.

KPU Usulkan Pemilu 2024 Digelar pada 21 Februari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengusulkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 digelar pada 21 Februari.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved