Targetkan 20 Kursi DPR dan Menang Pilkada, Partai Buruh Diingatkan Lolos Verifikasi Lebih Penting

"Karyawan kontrak diulang-ulang, upah UMSK dihilangkan, UMK bisa iya bisa tidak, nilai kenaikannya kecil," beber Said.

Dia juga menyoroti bagaimana karyawan perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan, tidak jelas dibayar atau tidak diupah.

"Jam kerja yang eksploitatif, perlindungan terhadap buruh perempuan makin menurun," sambungnya.

Baca juga: Indonesia Rencanakan Uji Klinis Molnupiravir yang Disebut Mampu Cegah Kematian Akibat Covid-19

Iqbal menjelaskan, tawaran Partai Buruh dalam hubungan industrial dinilai bisa menjawab persoalan hak buruh.

"Menolak outsourcing tenaga kerja, menolak sistem karyawan kontrak berkepanjangan tanpa batas, uang pesangon yang layak, jam kerja yang manusiawi, perlindungan upah, menolak PHK yang dipermudah," ucap Said.

Anggota Wajib Setor Rp 50 Ribu

Said Iqbal mengungkap sumber pendanaan Partai Buruh yang baru dideklarasikan dan ia pimpin.

"Pendanaan Partai Buruh dari iuran," ujar Iqbal kepada wartawan, usai Kongres IV Partai Buruh, Selasa (5/10/2021).

Iqbal mengatakan, basis konstituen Partai Buruh ada dari 4 konfederasi serikat buruh, 50 federasi serikat pekerja, kelompok tani dan nelayan, guru honorer, hingga guru swasta, dengan total sekitar 10 juta orang.

Baca juga: Polri dan Mantan Pegawai KPK Bertemu Bahas Perekrutan Jadi ASN, Bakal Ada Pertemuan Selanjutnya

Dari jumlah tersebut, Partai Buruh akan mencari kader militan sebanyak 100 ribu orang.

"100 ribu kader militan kami akan minta iuran untuk bayar secara sukarela."

"Itu sudah pernyataan siap 100 ribu anggota kader buruh, tani, nelayan, termasuk guru honor," tambahnya

Baca juga: HUT ke-76 TNI, Jokowi Minta Kebijakan Belanja Diubah Jadi Investasi Pertahanan yang Berkelanjutan

Iqbal melanjutkan, besaran iuran yang dibayarkan dan disepakati oleh kader, yakni Rp 50 ribu per orang.

"Kalau dikali 100 ribu kan sudah hampir Rp 5 miliar. Sudah mencukupi," bebernya.

Susunan Pengurus