Kasus Banting Mahasiswa, Kapolresta Tangerang Teken Pernyataan Siap Mundur di Atas Materai Rp10.000

Mahasiswa mendesak polisi mengabulkan tuntutan mundur dengan membuat surat pernyataan dengan materai Rp 10.000.

Editor: Mohamad Yusuf
Instagram @seputartangsel
Viral video seorang anggota polisi membanting mahasiswa peserta demo di depan Kantor Bupati Tangerang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10/2021). Video polisi banting mahasiswa hingga tak sadarkan diri itu beredar di beberapa akun media sosial Instagram. 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Kapolres Kota Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro membuat surat pernyataan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya.

Yaitu terkait dengan kasus Brigadir NP yang membanting mahasiswa dalam demonstrasi saat HUT Kabupaten Tangerang, Banten. 

Penandatanganan surat pernyataan itu terjadi saat Aliansi Mahasiswa Tangerang mendatangi Mapolresta Tangerang pada Jumat (15/10/2021) meminta pertanggungjawaban atas aksi Brigadir NP membanting mahasiswa.

Seperti diketahui, MFA (21) korban kekerasan personel Polresta Tangerang mesti menjalani rawat inap di RS Ciputra akibat badannya dibanting menghantam trotoar.

Sebelum dibanting, MFA dan kawan-kawannya menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain, penindakan industri pencemar lingkungan, protes relawan Covid-19 hingga perbaikan jalan rusak di Kabupaten Tangerang.

“Khususnya pada Kapolresta Tangerang agar dicopot karena dia telah lalai. Dan kepada Brigadir NP, kalau bisa disanksi tegas. Tidak cuma dicopot jabatannya dari kepolisian, tetapi harus menyesuaikan dengan hukum yang ada, yaitu dipenjara karena melakukan kekerasan,” kata seorang mahasiswa bernama Mufhi Al Fajri di Mapolresta, Jumat.

Mahasiswa mendesak polisi mengabulkan tuntutan itu dengan membuat surat pernyataan dengan materai Rp 10.000.

Sementara, Kapolres Kota Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro beralasan, pihaknya hanya melaksanakan tugas atasan.

Baca juga: Melihat Efek Samping, Respons Antibodi, dan Efikasi Vaksin Zifivax yang telah Mendapatkan Izin BPOM

Baca juga: TAK LAGI REPOT! Begini Cara Cetak KK, Akta Kelahiran, dan Kependudukan Secara Mandiri

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Saudi Arabia Kembali Buka Umrah untuk Jemaah Indonesia, Simak Persyaratannya Berikut

“Saya pejabat publik. Pejabat adalah amanah. Kami mempunyai atasan dan kami melaksanakan tugas berdasarkan perintah dari pimpinan,” kata Kombes Wahyu.

Setelah didesak mahasiswa, Wahyu akhirnya menandatangani surat pernyataan kepada mahasiswa. Ia menjamin tindakan represif aparat tidak akan terulang lagi.

“Saya sudah membuat surat pernyataan bahwa jika anggota saya mengulangi perbuatannya lagi melakukan tindakan yang sifatnya represif atau kekerasan eksesif, saya siap mengundurkan diri,” ujar Kombes Wahyu.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik kekerasan aparat dalam menghadapi pengunjuk rasa.

Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras Arif Nur Fikri mengatakan, kekerasan di tubuh kepolisian sudah menjadi budaya karena tak benar-benar diusut tuntas.

"Aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut tentu mencerminkan brutalitas kepolisian dan bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam penanganan aksi massa," terang Arif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/10/2021).

Arief menilai mahasiswa yang ditangkap sudah dalam kondisi tak berdaya, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang ditampilkan dalam video tersebut. 

Baca juga: Diapit 3 Jenderal, Gaya Menlu Retno Marsudi Bikin Salah Fokus, Pakai Sepatu Kanan-Kiri Beda Warna

Baca juga: TAK DISANGKA, Uang Ratusan Juta Terkumpul Ketika Penjual Gorengan Bongkar Tabungan dari Ember

Baca juga: Dampak Corona, Pemerintah Jepang Beri Setiap Anak hingga Usia 18 Tahun, Subsidi Uang Rp12,7 Juta

"Selain itu, tindakan tersebut juga tidak proporsional, sebab penggunaan kekuatan tidak seimbang dengan ancaman yang dihadapi oleh anggota kepolisian tersebut. Tindakan tersebut akhirnya menimbulkan kerugian/penderitaan bagi korban yakni kejang-kejang dan sempat tidak sadarkan diri," tambahnya.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengakui tindakan brigadir NP membanting mahasiswa menyalahi prosedur pengamanan.

"Tentu atas perbuatannya Kapolda Banten dengan tegas akan memberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ahmad saat jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (14/10/2021).

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved