Laporan Prodem Terhadap Luhut dan Erick Thohir Terkait Pengadaan Tes PCR Ditolak Polda Metro

Ketua Majelis ProDem Iwan Sumule mengatakan bahwa pihaknya diminta membuat surat terlebih dahulu ke Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Mohamad Yusuf
Wartakotalive.com/DesySelviany
Ketua Majelis ProDem Iwan Sumule di Gedung Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (15/11/2021). 

TRIBUNTANGERANG.COM, SEMANGGI - Pelaporan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme dalam kebijakan PCR yang dikeluarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Tohir ditolak kepolisian.

Laporan yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) itu ditolak pada Senin (15/11/2021).

Ketua Majelis ProDem Iwan Sumule mengatakan bahwa pihaknya diminta membuat surat terlebih dahulu ke Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.

"Kan lucu baru kali ini orang laporan bikin surat dulu. Surat itu ditunjukkan ke pimpinan menurut mereka. Pimpinan ya Kapolda. Kami harus disuruh membuat surat dulu terlebih dahulu," ujar Iwan usai keluar dari Gedung Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (15/11/2021).

Iwan mengaku menolak intruksi pembuatan surat tersebut.

Sebab kata Iwan, pihaknya akan melaporkan dugaan tindak pidana bukan melakukan aksi demonstrasi atau audiensi.

Melainkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang pelarangan kolusi dan nepotisme.

Padahal kata Iwan, sudah jelas Luhut mengakui memiliki saham PT GSI yang kemudian ditunjuk dalam proyek PCR.

Baca juga: Melihat Efek Samping, Respons Antibodi, dan Efikasi Vaksin Zifivax yang telah Mendapatkan Izin BPOM

Baca juga: TAK LAGI REPOT! Begini Cara Cetak KK, Akta Kelahiran, dan Kependudukan Secara Mandiri

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Saudi Arabia Kembali Buka Umrah untuk Jemaah Indonesia, Simak

Kemudian kakak Erick Tohir juga terbukti terlibat dalam proyek PCR.

"Hal sama juga Bapak Erick kalau Yayasan Adaroh di mana kakak kandungNya itu juga dapat proyek pengadaan tes PCR," ungkap Iwan.

Kata Iwan, pihaknya akan menolak membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya.

Maka mereka akan melayangkan laporan ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme itu.

"Kita harus terus cari keadilan. Kalau di sini tidak ya kita akan laporkan ke Mabes Polri," katanya. (Des) 

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved