Ibu Kota Baru
Jokowi Disarankan Tak Pilih Mantan Napi Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Siapa yang Dimaksud?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, penunjukan Kepala Otorita IKN baru akan bergantung pada keputusan Presiden.
TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Dari sembilan fraksi di DPR, delapan fraksi menyetujui RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang.
Sementara itu Presiden Joko Widodo juga sudah menyetujui nama Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur adalah Nusantara.
Setelah tahapan demi tahapan dilalui, Presiden Jokowi akan menunjuk seseorang yang akan memimpin Nusantara, ibu kota baru Indonesia.
Video: Menhan Prabowo Subianto Dukung Presiden Jokowi Pindahkan Ibu Kota
Empat calon nama disebut-sebut berpeluang memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi itu.
Nama-nama yang disebut adalah eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, eks Dirut WIKA Tumiyana dan eks Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Lalu, siapa yang berpeluang memimpin IKN baru tersebut?
Baca juga: DPRD DKI Jakarta :Jakarta Diharapkan Tetap jadi Ibu Kota di Masa Transisi Pemindahan IKN ke Kaltim
Baca juga: Nama Ahok Mencuat Seiring Penyebutan Nusantara Sebagai Nama Ibu Kota Baru
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, penunjukan Kepala Otorita IKN baru akan bergantung pada keputusan Presiden Jokowi.
"Karena dalam UU IKN yang baru disahkan, bahwa Kepala Badan Otorita IKN dipilih langsung oleh Presiden," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Rabu (19/1/2022).
Ujang pun menyarankan Jokowi sebaiknya tak memilih nama berdasarkan nilai politis dan kedekatan.
"Tapi, mesti memilih orang yang paham dan mengerti, serta profesional dalam mengelola IKN," ujarnya.
Baca juga: Punya Sederet Prestasi di Ibu Kota, Anies Baswedan diminta Menjadi Gubernur untuk dua Periode
Ujang juga meminta Presiden tak memilik sosok yang pernah terlibat dalam kasus atau mantan narapidana.
Sebab, hal itu hanya akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan rakyat ke depannya.
Ujang pun memberikan penilaian objektif kepada Bambang Brodjonegoro yang layak dipertimbangkan menjadi Kepala Otorita IKN baru.
Sebab, kata Ujang, sosok Bambang Brodjonegoro yang merupakan mantan Kepala Bapennas, punya perancangan yang baik soal IKN.