Kapolri: Perjanjian Ekstradisi Singapura Indonesia, Aset Koruptor Bisa Diburu

Penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura akan mampu mencegah segala macam kejahatan termasuk penanganan kasus korupsi

Penulis: Desy Selviany | Editor: Lilis Setyaningsih
Tribun Tangerang/Desy Selviany
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan tentang perjanjian ekstradisi Singapura Indonesia 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura diyakini mampu mencegah segala macam kejahatan termasuk penanganan kasus korupsi.

Polisi dapat memburu aset koruptor sehingga bisa mengembalikan kerugian negara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hal itu disampaikan dalam menanggapi penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

Listyo meyakini perjanjian kedua negara itu akan mengoptimalkan penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional.

Baca juga: Hari Ini BNPB Berulang Tahun, Berawal dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang

"Polri sebagai lembaga penegak hukum tentunya menyambut baik perjanjian ekstradisi tersebut," kata Listyo dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Perjanjian ekstradisi itu juga dianggap dapat meningkatkan peran dari kepolisian dalam rangka penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme dan yang lainnya.

Sebagai contoh nyata, kata Listyo, saat ini Polri sedang membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas).

Selain pencegahan, Kortas itu nantinya akan memperkuat kerjasama hubungan internasional hingga tracing recovery asset.

Baca juga: Penawaran Hari Jadi Garuda Indonesia, selain Diskon juga GarudaMiles Platinum Limited Edition

Dalam hal ini, Listyo mengingatkan soal cita-cita dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi dengan upaya yang fundamental dan lebih komprehensif.

Dengan pencegahan fundamental, kepentingan rakyat terselamatkan dan korupsi dapat dicegah.

"Dengan adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi hal itu menghindari terjadinya kerugian negara. Selain itu, untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi, maka akan dilakukan tracing dan  recovery asset," tuturnya.

Selain itu perjanjian ekstradisi juga dapat optimalkan pencegahan serta pengungkapan kasus kejahatan transnasional kedepannya yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura juga dianggap menjawab tantangan dari perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu.

Sehingga, hal itu berpotensi akan berdampak terhadap stabilitas keamanan. (Des)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved