Ustaz Haris Amir Falah Ingatkan Boy Rafli Agar Tak Sembarangan Melempar Tuduhan
Ustaz Haris Amir Falah mengingatkan Boy Rafli agar tidak sembarangan melempar tuduhan tentang pondok pesantren terkait jaringan teroris
TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG -- Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar tentang ratusan pondok pesantren yang terkait jaringan teroris, mengundang reaksi dari berbagai kalangan.
Eks narapidana terorisme (napiter) Ustaz Haris Amir Falah mengingatkan Boy Rafli agar tidak sembarangan melempar tuduhan. Ia khawatir pernyataan Boy akan memancing kegaduhan dan berlawanan dengan semangat deradikalisasi yang sedang digaungkan BNPT.
“Pertama kita pertanyakan datanya, valid atau tidak. Kedua, ini justru memancing reaksi dari pengasuh pondok pesantren yang sebetulnya tidak terlibat atau tidak berafiliasi dengan JAD. Menjadi kontraproduktif dengan program deradikalisasi,” kata Ustaz Haris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Pembina Hubbul Waton Indonesia 19 ini mendapat banyak laporan tentang gelombang protes di kalangan pesantren. Menurutnya kegeraman para santri dapat dipahami karena tudingan keterlibatan mereka dalam terorisme bisa melebar kemana-mana.
“Siapa pun kalau faktanya tidak terafiliasi dengan kelompok yang secara resmi terlarang, pasti marah. Lho kok sasarannya melebar ke arah-arah yang sebetulnya tidak perlu,” ujar Haris.
Karena itu, Ustaz Haris mendesak Boy Rafli segera memberikan klarifikasi atas pernyataannya di DPR.
BNPT juga ditantang buka-bukaan data tentang pondok pesantren mana saja yang terbukti memiliki hubungan dengan kelompok teroris. “Harus ada klarifikasi yang jelas dari BNPT. Datanya dibuka, harus dipertanggungjawabkan. Pesantren yang dituduh juga berhak mendapatkan hak jawab, jadi transparan semua,” ujar Haris.
Baca juga: Provinsi Banten Siap Jadi Tuan Rumah PON Jelang Peresmian Banten International Stadium
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Selasa (25/1/2022) lalu, Boy Rafli menyebut setidaknya 198 pondok pesantren yang terafiliasi dengan jaringan teroris, termasuk Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai pernyataan Kepala BNPT terkait dugaan 198 pesantren di Indonesia terafiliasi dengan gerakan teroris telah memancing polemik dan keresahan serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Menurutnya, penyebutan sebuah lembaga pesantren yang berafiliasi dengan gerakan terorisme harus benar-benar terverifikasi.
Baca juga: Joshua Suherman dan Clay Positif Covid-19 setelah Suntik Vaksin 2 Kali
"Baik data, mekanisme, kriteria dan indikator dengan jelas, terukur dan akurat untuk penetapannya terafilasi gerakan atau kelompok terorisme," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (1/2/2022).
Legislator asal Sumatera Barat ini menyoroti apakah Kepala BNPT sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian Agama RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan.
Apalagi berdasarkan data dari Kementrian Agama jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 27.722, sementara yang dikatakan BNPT pesantren yang terafiliasi terorisme sebanyak 198.
Baca juga: Sembilan Bayi Lahir ditanggal Cantik di RSUD Cengkareng
"Artinya jumlahnya hanya lebih kurang 0,7 persen. Tetapi akibat pernyataan Kepala BNPT tersebut telah membuat resah masyarakat serta berdampak akan merugikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam," ujar Ketua Majlis Pemberdayaan Pesantren dan Masjid MPP ICMI yang baru saja dilantik itu.
Lebih lanjut, anggota komisi II DPR RI ini menilai, akan lebih bijak jika BNPT melakukan upaya preventif dengan melakukan dialog dan berdiskusi lebih intens dengan Kementrian Agama, komunitas pesantren serta Ormas Islam lainnya dalam mencegah tumbuhnya bibit-bibit terorisme di lingkungan pondok pesantren.