Formappi: Anggota DPR Jangan Mau Diperalat Penggagas Proyek Gorden Rp 48 Miliar

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- DPR RI menyiapkan anggaran Rp 48,7 miliar untuk membeli gorden rumah jabatan anggota DPR.

Penganggaran gorden tercantum dalam situs LPSE DPR RI. Tender diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' berkode tender 732087.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyatakan, gorden di rumah jabatan anggota dewan sudah 13 tahun tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai.

Menanggapi rencana tersebut, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempertanyakan gorden macam apa yang akan dibeli DPR RI menggunakan anggaran sebesar Rp 48 miliar.

Baca juga: Pengguna KRL Jabodetabek Masih Rendah di Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran

"Rumah dinas anggota DPR di Kalibata yang akan didandani gorden Rp 90 juta itu banyak yang tak ditempati oleh anggota DPR. Faktanya, banyak rumah dinas anggota DPR yang ditempati oleh kerabat maupun staf si anggota DPR," kata peneliti Formappi Lucius Karus dalam pesan yang diterima, Minggu (8/5/2022).

Maka, Lucius mengatakan, publik begitu sulit menerima penjelasan bahwa fasilitas gorden Rp 90 juta diklaim sebagai kebutuhan seluruh anggota DPR.

Apalagi rumah dinas pun kebanyakan tak ditempati oleh sang anggota DPR.

"Bagaimana bisa anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas justru merasa perlu didandani oleh gorden mahal?" kata dia.

Baca juga: Hepatitis Akut Belum Ditemukan di Tangsel, Warga Diimbau Jangan Lengah

"DPR perlu bersuara terkait proyek ini. Jangan sampai citra DPR menjadi terpuruk oleh kebijakan yang tak dinikmati oleh anggota DPR tetapi oleh mereka yang terlibat merancang proyek," katanya.

"Anggota DPR jangan mau-mau saja dimanfaatkan demi nafsu pengadaan oleh penyelenggara anggaran DPR," imbuh dia.

Lucius kembali mengingatkan bahwa dengan pengadaan gorden senilai Rp 48 miliar itu tetap memperlihatkan wajah parlemen yang miskin kepedulian.

Baca juga: Polda Banten Catat 27 Kecelakaan dan Enam Korban Tewas Selama Operasi Ketupat Maung 2022

"Cuek dengan kondisi rakyat, jauh dari rakyat, tak punya sensitivitas, dan lain-lain. Semua penilaian yang muncul dari kecenderungan DPR mendandani diri dengan kemewahan akan menjadi bahan utama yang membuat citra DPR selalu akan terlihat jelek dan buruk," kata dia.

Dengan citra yang buruk, menurut Lucius, DPR akan sulit mendapatkan legitimasi atas kebijakan yang mereka buat.
Selain itu, publik juga akan kecewa karena ada kebijakan aneh serta konyol seperti pengadaan gorden ini.

"Maka jangan salahkan siapa-siapa jika DPR dianggap tak penting, tak berwibawa,  oleh rakyat. Lagi pula semua fasilitas mewah yang diberikan kepada DPR tak pernah berkorelasi dengan kinerja parlemen yang selalu tampak buruk," kata dia.

Baca juga: Kemenag Bantah Hoaks Dana Haji Dipakai untuk Bangun IKN, Siap Tempuh Jalur Hukum