Properti

Satpol PP Segel Lahan Bhuvana Village Regency, Pihak Pengembang Diduga Menipu Konsumen

DPRD Kabupaten Tangerang meminta Satpol PP menyegel lahan pengembang Bhuvana Village Regency yang diduga menipu konsumen

Penulis: Ign Prayoga | Editor: Ign Prayoga
Satpol PP Segel Lahan Bhuvana Village Regency, Pihak Pengembang Diduga Menipu Konsumen - satpol-PP-Kab-Tgr-1.jpg
Istimewa
Satpol PP Kabupaten Tangerang menyegel lahan pengembang Bhuvana Village Regency yang diduga menipu konsumen, Sabtu (3/9/2022).
Satpol PP Segel Lahan Bhuvana Village Regency, Pihak Pengembang Diduga Menipu Konsumen - Satpol-PP-segel-2.jpg
Istimewa
Lahan pengembang Bhuvana Village Regency di Solear, Kabupaten Tangerang. Pengembang perumahan ini diduga menipu konsumen.
Satpol PP Segel Lahan Bhuvana Village Regency, Pihak Pengembang Diduga Menipu Konsumen - pengembang-solear.jpg
Istimewa
Lahan pengembang Bhuvana Village Regency di Solear, Kab. Tangerang. Pengembang perumahan ini diduga menipu konsumen.

TRIBUNTANGERANG.COM, TIGARAKSA - DPRD Kabupaten Tangerang menggelar hearing atau rapat dengar pendapat terkait dugaan penipuan yang dilakukan pengembang perumahan Bhuvana Village Regency.

Rapat tersebut digelar setelah DPRD menerima aduan konsumen Bhuvana Village Regency yang telah menyerahkan sejumlah uang namun rumah yang dijanjikan tak kunjung dibangun.

Rapat dengar pendapat digelar di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Kamis (1/9/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya dan dihadiri para konsumen Bhuvana.

Pada rapat tersebut, DPRD juga mengundang PT Sukses Indonesia Anugerah Property selaku pengembang Bhuvana Village Regency di wilayah Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Selain itu, DPRD juga mengundang dinas terkait di antaranya Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Satpol PP, dan Camat Solear.

Pada rapat tersebut terungkap, PT Sukses Indonesia Anugerah Property belum mengantongi izin

"Menurut data dinas terkait PT Sukses Indonesia Anugerah Property tidak berizin, di tahun 2019 sudah ada izin prinsip tapi sampai saat ini belum ada," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya, yang memimpin rapat dengar pendapat tersebut.

Sebagai catatan, izin prinsip hanya berlaku enam bulan dan dalam jangka waktu tersebut pemegang izin prinsip harus melengkapi perizinan lainnya.

Berdasar data yang dihimpun dalam rapat, Aditya meminta Satpol PP Kabupaten Tangerang menyegel lokasi perumahan Bhuvana Village Regency.

Aditya mengatakan, rekomendasi penutupan lokasi perumahan tersebut berdasarkan dari keluhan para korban yang hingga kini rumah yang dibelinya baik secara cash maupun kredit tak kunjung dibangun.

"Biar tidak ada lagi korban selanjutnya. Hari ini saja yang hadir sekitar 40 orang, nilainya sudah mencapai miliaran rupiah," kata Aditya.

"Maka DPRD merekomendasikan kepada instansi terkait untuk penyegelan atau penutupan penutupan karena (lokasi) tanpa izin," ujar dia.

Dalam pertemuan yang tidak dihadiri oleh pihak PT. Sukses Indonesia Anugerah Property selaku pengembang, dia mengungkapkan, bahwa pihak developer perumahan Bhuvana Village Regency sudah mengirimkan surat ke DPRD meminta hearing tersebut diundur.

Baca juga: Diduga Tipu Ratusan Konsumen, Pengembang Perumahan di Tigaraksa Dipanggil DPRD

Mereka meminta hearing antara konsumen, pengembang, dan legislatif tersebut diundur di tanggal 2 dan 8 September 2022. Namun, permintaan itu tak digubris oleh DPRD.

"Pihak PT SIAP tidak hadir, mereka sempat melayangkan surat minta diundur, tapi kami sudah menyurati sejak dua minggu sebelumnya, jadi tidak bisa mundur," ujarnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved