Anies Baswedan Masih Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga Purna Tugas

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dipastikan masih dapat membuat kebijakan strategis hingga lengser pada 16 Oktober mendatang. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah untuk menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang menyatakan Anies dilarang membuat kebijakan strategis sejak rapat paripurna pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta. 

Yayan mengungkapkan, rapat paripurna yang digelar hari ini merupakan rangkaian administrasi pengusulan pemberhentian gubernur. 

Adapun kewenangan Anies sebagai kepala daerah tidak akan berubah dari 13 September-16 Oktober 2022. 

“Paripurna hanya sebagai rangkaian proses administrasi untuk pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak ada kewenangan yang berubah atau berkurang, semua masih sama,” mengutip keterangan resmi Yayan pada Selasa (13/9/2022). 

Baca juga: 3 Nama Ini Diusulkan Golkar DKI Jakarta Menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Menurutnya, tidak ada pengaturan mengenai tugas dan wewenang Gubernur selama satu bulan masa jabatan berakhir sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Mengacu pada UU tersebut, Anies tetap memiliki kewenangan penuh sebagai kepala daerah yang diamanatkan dalam Pasal 65 UU Pemerintahan Daerah.

“Karena itu, ketentuan ini atau ketentuan lainnya yang ada pada rezim pengaturan pemilihan Gubernur, tidak dapat dijadikan dasar atau diberlakukan kepada Gubernur dalam jabatan normal dan tidak sedang mengikuti pelaksanaan pilkada," katanya.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Usulkan 3 Nama PJ Gubernur, Salah Satunya Marullah Matali

Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan Anies Baswedan dilarang membuat kebijakan strategis mulai 13 September sampai 16 Oktober 2022.

Ia juga meminta Anies tidak melantik pejabat Pemprov DKI hingga masa jabatannya berakhir.

"Untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama," imbuhnya. (m35)
 

--