Berita Jakarta

Jelang Purna Tugas, Anies Baswedan Diminta Tak Rombak Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta 

Mutasi atau promosi jabatannya jelang akhir jabatan kepala daerah dikhawatirkan rawan politisasi birokrasi. 

Tribun Tangerang/Indri Fahra Febrina
Menjelang purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta untuk tidak melakukan perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.  

 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Inisiator Jakarta Initiative, Ervan Purwanto mengatakan, menjelang Anies Baswedan purna tugas dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada potensi perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Meski demikian, Ervan Purwanto berharap hal itu tidak terjadi.

 

 

Pasalnya, mutasi atau promosi jabatannya jelang akhir jabatan kepala daerah dikhawatirkan rawan politisasi birokrasi. 

"Pemutasian dan pejabat-pejabat pemerintah daerah dan pejabat eselon dua kali itu tentunya menjadi PR Penjabat (Pj) untuk melakukan konsolidasi birokrasi," kata Ervan di Jakarta, Sabtu (1/10/2022). 

Ervan menyebut, tak ada larangan yang menjegal Anies untuk mengangkat dan memutasikan pejabat. 

Namun, ia menilai promosi dan mutasi jabatan jelang Anies Baswedan lengser rawan disusupi kepentingan pribadi. 

Terlebih, DPRD DKI Jakarta telah mengingatkan Anies Baswedan agar tak melakukan mutasi jabatan pejabat jelang purna tugas

 

Baca juga: Anies Baswedan Khawatir Generasi Z Tak Tertarik Ikut Pesta Demokrasi 2024

 

"Kondisi ini sudah sering terjadi di era gubernur DKI sebelumnya. Artinya sebelum dan sesudah transisi ini akan rawan politisasi birokrasi," imbuhnya. 

Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir pada 16 Oktober mendatang. 

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan bahwa Anies Baswedan dilarang membuat kebijakan strategis mulai 13 September sampai 16 Oktober 2022.

Ia juga meminta Anies Baswedan tidak melantik pejabat Pemprov DKI hingga masa jabatannya berakhir.

"Untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama," kata Prasetyo. (m35)

 

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved