Kebijakan Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi untuk Belokkan Subsidi ke Program lain

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Akademisi merespon kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai Sabtu, 3 September 2022 lalu.

Kebijakan ini menimbulkan polemik di masyarakat, karena akan memberatkan mereka di tengah ekonomi baru saja bangkit usai dihantam pandemi Covid-19.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Ali Munhanif, menilai pemerintah menaikkan harga BBM karena ingin membelokkan subsidi ke beberapa program.

hal itu mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan agar lebih baik lagi.

“Mengingat bahwa BBM dapat membuat masyarakat terlena dan jauh dari kata mandiri. Selain itu, BBM yang disubsidi tidak sesuainya target yang diharapkan. Pembangunan infrastruktur agar pemerataan harga disetiap daerah,” kata Prof Ali di acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Harga BBM Berkeadilan Subsidi Tepat Sasaran’ di Hotel Ambhara Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (22/10/2022).

Acara FGD itu digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Harmoni Muslim Nusantara (HMN).

Sementara itu, Akademisi Politik Universitas Muhamadiyah, Surya Vandiantara mengungkapkan sering terjadi mispersepsi, seolah subsidi BBM digantikan dengan bantuan langsung tunai (BLT).

Padahal BLT adalah stimulus perangsang pertumbuhan ekonomi, dari yang awalnya kebutuhan konsumtif menjadi produktif.

Menurutnya, kunci utama dalam meningkatkan ekonomi adalah memperbaiki produktivitas masyarakat dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM.

"Untuk memperbaiki produktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan membuat gardu listrik dan efisiensi anggaran diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional,” jelasnya.

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim mengungkapkan, apabila subsidi BBM dicabut, masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selain itu, akan daya beli masyarakat juga berkurang, sehingga akan terjadi efisiensi yang berdampak pada PHK karyawan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

"BLT hanya didapatkan oleh masyarakat dalam beberapa bulan sedangkan dampak dari kenaikan BBM bisa bertahun-tahun dirasakam oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yg ketat terkait subdisi BBM," katanya.