Budi Karya Samadi Sebut Negara Rugi Rp 100 Triliun Bila tak Jalankan Angkutan Massal

TRIBUNTANGERANG.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi mengatakan, negara rugi Rp 100 triliun dalam setahun bila tidak memperbaiki angkutan massal perkotaan.

Hal ini terungkap usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo membahas angkutan massal bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

"Bapak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," ujar Menhub.

Baca juga: Motif Ayah Bunuh Anak di Depok, Pakai Sabu Sebelum Pulang ke Rumah, Merasa tak Dihargai Istri

Menhub mengatakan bahwa terdapat kerugian secara kumulatif sebesar Rp100 triliun dalam satu tahun apabila angkutan massal itu tidak dijalankan.

“Dalam catatan bahwa kerugian secara kumulatif apabila angkutan massal itu tidak dilakukan paling tidak terdapat kerugian Rp100 triliun dalam masa satu tahun. Oleh karena itu butuh peralatan untuk dilakukan identifikasi angkutan massal di semua kota,” kata Menhub.

Menhub juga menjelaskan bahwa suatu angkutan massal membutuhkan percontohan.

Saat ini, DKI Jakarta merupakan daerah yang dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air.

"Karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain," ungkapnya.

Selain itu, menurut Menhub, Presiden juga menekankan agar pemerintah daerah turut serta mendukung angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

Menhub mencontohkan pada LRT Jabodebek, maka Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain.

"Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya feeder,” ucap Menhub.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta.

Baca juga: Kasus Ayah Bunuh Anak di Depok, Ini Kata Psikolog Universitas Indonesia

Menurut Budi, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.

"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," ujarnya.

Menhub pun menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh.

Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.

"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menhub Sebut Negara Bisa Rugi Rp 100 Triliun Setahun Bila Tak Jalankan Angkutan Massal