MRT Jakarta
Menhub Ungkap Rencana Merger MRT dan KCI
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan akan ada merger antara operator MRT Jakarta dan operator KRL
Penulis: Ign Prayoga | Editor: Ign Prayoga
lihat foto
TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Operator MRT Jakarta dan kereta rel listik (KRL) akan melebur jadi satu.
Rencana merger kedua perusahaan ini dipaparkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi
Budi Karya mengatakan, akan ada merger (penggabungan) PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
"Nanti akan dibicarakan bersatunya atau merger-nya MITJ dengan KCI, jadi bukan akuisisi," kata Budi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/11/2022).
Budi mengatakan, merger MRT dan KCI baru bisa dilakukan setelah adanya hasil penilaian Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) khususnya terkait finansial dan hukum.
"Prinsipnya harus dilakukan tapi kita tidak bisa mengenyampingkan yang sifatnya finansial dan hukum. Sama-sama kita lakukan," ujarnya.
Budi juga mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan soal angkutan massal di perkotaan harus diintensifkan. Jika angkutan massal tak dikendalikan dengan baik, negara akan mengalami kerugian Rp 100 triliun dalam satu tahun.
"Oleh karena itu butuh dilakukan identifikasi angkutan massal di semua kota. Bahwa satu angkutan massal itu dibutuhkan percontohan, DKI adalah satu kota paling representatif digunakan sebagai contoh," tuturnya.
Budi Karya juga mengatakan, presiden juga meminta agar pemerintah daerah untuk melakukan studi terkait pembangunan angkutan massal perkotaan.
"Jakarta menjadi contoh, dan daerah-daerah lain mulai dengan studi. Tentu waktu dari pembangunam ini tergantung kemampuan finansial pemerintah dan pemerintah daerah," ucap Budi Karya.
Sebelumnya diberitakan, MRT Jakarta yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemprov DKI akan mengakuisisi KCI.
Terkait rencana tersebut, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Rabu (19/10/2022).
Heru Budi Hartono bertemu Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.
Hal utama yang dibahas pada pertemuan Heru Budi Hartono dan Erick Thohir adalah akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
MRT Jakarta adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,98 persen) dan PD Pasar Jaya (0,02 persen).
Sedangkan KCI adalah anak perusahaan KAI yang merupakan BUMN.
Saat ini, ada rencana PT MRT Jakarta akan mengakuisisi 51 persen saham KCI. Rencana ini ditolak serikat pekerja. Bahkan mereka mengancam akan mogok kerja jika akuisisi tetap dilakukan.
Erick Thohir mengungkapkan, Heru Budi Hartono akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait rencana MRT mengakuisisi KCI.
"Besok beliau (Heru Budi) baru ke Kemenhub, saya tidak boleh mengambil tupoksinya Kemenhub, ini kan korporasi," ujarnya kepada wartawan di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (19/10/2022).
Erick Thohir belum dapat memastikan, jika akuisisi itu terwujud, apakah posisi KCI akan tetap di bawah BUMN atau tidak.
"Belum kita bicarakan, bukan tidak mungkin ya kepemilikan bersama. Kan kalau hari ini eranya kebersamaan, generasi muda mendorong yang lebih senior untuk lebih kolaboratif," kata dia.
Erick mengatakapkan, payung hukum atas rencana PT MRT Jakarta untuk mengakuisisi 51 persen saham KCI bisa terwujud dalam waktu dekat.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menambahkan, dirinya juga akan berkomunikasi dengan beberapa pihak terkait rencana akuisisi ini.
"Saya akan keliling, termasuk juga nanti kita kumpulin teman-teman BUMD, BUMN, DPRD, kita ajak bicara semuanya," kata dia.
Serikat Pekerja PT KAI (SPKA) menolak wacana akuisisi KCI oleh MRT Jakarta.
Apabila rencana akuisisi tetap dilakukan, para serikat pekerja KAI mengancam akan melakukan aksi mogok kerja.
"Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menyatakan sikap penolakan terhadap rencana akuisisi saham PT KAI di PT KCI," ucap SPKA dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (11/10/2022).
Pada dasarnya, SPKA mendukung integrasi transportasi, namun bukan dengan mengakuisisi.
"Jika aksi korporasi akusisi tetap dilakukan maka serikat pekerja kereta api akan melakukan ancaman mogok nasional," katanya.
Sumber: Kompas.com
