Aremania Datangi Kantor Staff Presiden, Minta Keadilan untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

TRIBUNTANGERANG,COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh suporter klub sepak bola Arema (Aremania) bersama tim kuasa hukum dan keluarga korban kerusuhan Kanjuruhan, mendatangi Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran III, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023). 

Dalam kedatangannya itu, mereka meminta agar proses penanganan hukum tragedi yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober 2022 lalu, dilaksanakan secara transparan dan adil.

 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memastikan akan segera mengundang pihak Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam rapat koordinasi terkait kelanjutan proses peradilan tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

"Saya pastikan KSP akan adakan pertemuan dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus Kanjuruhan. Saya sendiri yang akan memimpin rapatnya nanti,” ujarnya. 

Moeldoko menambahkan, dirinya mengapresiasi kedatangan keluarga korban dan tokoh Aremania ke KSP untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

Menurutnya, pemerintah terus berkomitmen pada proses penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban. 

"Saya bersimpati dan prihatin terhadap tragedi Kanjuruhan. Saya pun berterima kasih atas kehadiran teman-teman yang memberi masukan kepada saya, sehingga KSP akan berupaya untuk mencari jalan-jalan yang mendukung perjuangan korban dan keluarga korban dalam mendapatkan keadilan," kata Moeldoko.

Sementara itu, di tempat yang sama, Djoko Tritjahjana selaku tim Kuasa Hukum Aremania mengatakan, pihaknya secara khusus menemui Moeldoko untuk meminta keadilan.

Selain itu, menurutnya, ini merupakan upaya agar korban dan keluarga tidak terus menemui kebuntuan saat meminta keadilan kepada berbagai pihak. 

Adapun Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo, menyebut jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berharap agar proses hukum tersebut dapat memastikan restitusi atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban.

"Meskipun kematian tidak dapat diganti oleh rupiah, tapi setidaknya restitusi tersebut bisa sedikit memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya," kata Antonius. (m40)