Pemerintah DKI Libatkan Tokoh Masyarakat Beri Pencerahan Warga yang Tolak Normalisasi Kali Ciliwung

TRIBUNTANGERANG.COM - Pemerintah DKI Jakarta diminta melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk mengedukasi warga bantaran Kali Ciliwung dalam proyek normalisasi.

Upaya ini dilakukan karena masih ada warga bantaran Kali Ciliwung yang enggan pindah.

Padahal proyek tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan banjir di Ibu Kota.

“Padahal ini (normalisasi) sudah disampaikan melalui sosialisasi secara optimal. Tapi masih ada warga yang bandel maka jajaran Pemprov DKI Jakarta dapat melibatkan tokoh agama atau masyarakat untuk memberikan pencerahan,” kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan berdasarkan keterangannya, pada Senin (16/1/2023).

Baca juga: Bus Anggrek Tangerang Selatan akan Diperuntukkan Bagi Pelajar dan Gratis

August juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mengeksekusi program normalisasi di Kali Ciliwung.

Harapannya banjir di Jakarta yang berasal dari kawasan hulu atau Bogor ketika hujan ekstrem mengguyur wilayah setempat bisa diminimalisir.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus mempercepat proses pembebasan lahan yang ada di Kali Ciliwung.

Lahan dibebaskan untuk mempermudah akses alat berat, karena selain dinormalisasi BBWSCC juga akan memasang sheetpile.

“Perlu terobosan Kementerian PUPR, agar pembebasan lahan bantaran kali yang sudah diproses Dinas SDA sebaiknya segera dieksekusi penurapan (normalisasi), gerak cepat dan bisa pararel dengan pemberian ganti untung dan/atau pemindahan warga terdampak,” ujar Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Meski demikian, August mengapresiasi kinerja BBWSCC, Dinas SDA, Camat dan Lurah sekitar bantaran Kali Ciliwung yang telah berupaya mensukseskan proyek ini.

Tercatat delapan kelurahan yang terkena dampak proyek ini, yaitu Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Pejaten Timur, Rawajati, Pengadegan, Kebon Baru, Bukit Duri dan Manggarai.

“Kinerja PUPR (BWSCC)-SDA-Camat/Lurah sekitar bantaran Kali Ciliwung patut diapresiasi karena mereka melakukan upaya mendorong masyarakat dalam pemeliharaan sungai dan fungsi sungai sebagai ruang publik masyarakat serta untuk melestarikan sungai khususnya dalam menciptakan kondisi sungai yang bersih dan sehat,” jelasnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya kerja sama dalam penanganan banjir. Satu di antaranya, pembangunan terowongan Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Proyek ini bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: Gara-gara Film Bayi Ajaib, Vino G Bastian Trauma ke Kamar Mandi, Berikut Cerita Lengkapnya

Pj Gubernur Tinjau Proyek

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau langsung proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung (KBT) pada dua lokasi atau outlet, yaitu di Jalan Otista Raya dan Jalan Kebon Nanas, Jakarta Timur, pada Kamis (1/12/2022) sore.

Pria yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini memastikan percepatan proyek pembangunan sodetan ini berjalan dengan baik.

Dia berharap, pengerjaannya dapat selesai tepat waktu dan sesuai rencana.

“Di sini ada dua outlet, yang di bawah ini terowongan yang sudah hampir selesai dan tentunya nanti berfungsinya sekitar bulan Februari-Maret, paling lambat April 2023,” kata Heru.

“Reduksi banjir itu sekitar 200 hektar. Ini fungsinya 60 meter kubik per detik reduksi, sehingga mudah-mudahan bisa mengurangi banjir di sisi utara Jakarta,” lanjutnya.

Selain itu, Heru turut memastikan bahwa proses pembebasan lahan juga terlaksana dengan baik.

Masyarakat para pemilik tanah dan lahan yang terdampak atas pembangunan proyek ini, diharapkan dapat tertangani dengan baik sesuai aturan.

“Pembebasan lahan sudah selesai. Ini tinggal di bawah tanah untuk bisa pembebasan di area ujung. Panjangnya 1,2 kilometer kalau yang di bawah sana. Berkaitan dengan itu, di ujung sana, di Kebon Nanas, itu para pihak (pemilik bangunan dan lahan) sudah memahami dan mengetahui keinginan Pemprov DKI dan tentunya sudah diukur juga,” jelasnya.

(FAF)