Usut Kasus Korupsi, KPK Kerahkan 6 Mobil untuk Angkut Dokumen dari DPRD DKI

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan anggota Dewan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya.

Penggeledahan Gedung DPRD DKI oleh KPK dimulai sekitar pukul 15.30 WIB hingga pukul 20.55 WIB.

Pantauan di lokasi, para penyidik KPK menggotong sejumlah koper saat keluar dari gedung DPRD DKI Jakarta.

Diperkirakan, koper-koper tersebut berisi berbagai dokumen yang akan diteliti oleh penyidik KPK.

Saat penggeledahan selesai, enam mobil berbaris di lobi gedung DPRD. Satu mobil berwarna silver dan selebihnya berwarna hitam. 

Petugas KPK kemudian meminta bantuan untuk memasukan koper-koper tersebut ke bagasi mobil.

Proses pengangkatan koper itu dibantu petugas keamanan gedung DPRD dan polisi yang berjaga di gedung DPRD.

Sejumlah penyidik KPK lalu menyebar untuk masuk mobil-mobil tersebut. 

Mereka tak memberikan komentar sepatah kata pun ke awak media.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan penggeledahan ke sejumlah ruangan di gedung DPRD DKI.

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (17/1).

Pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diketahui dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya pada tahun 2018-2019.

Ali mengatakan saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi.

Dia pun memastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyatakan terbuka terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta.

"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujar Prasetyo berdasarkan keterangannya, Selasa (17/1/2023).

Prasetyo mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa.

Namun demikian, ia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," kata Prasetyo.