Nakes Kota Tangerang Pengungkap Honor Macet Enggan Bicara Lebih Jauh, Khawatir Dapat Sanksi

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Puluhan tenaga kesehatan Kota Tangerang yang telah menjalankan amanah selama Pekan Olahraga Banten (Porprov) pada November 2022, belum menerima insentif yang menjadi hak mereka.

Kondisi tersebut berlangsung hingga bulan Februari 2023 atau tiga bulan setelah perhelatan Porprov Banten.

Sebagai informasi, Porprov Banten ke-VI dilaksanakan November 2022 dan Kota Tangerang bertindak sebagai tuan rumah. 

Karena itu, sejumlah tenaga kesehatan (nakes) Pemkot Kota Tangerang mendapat penugasan sebagai nakes di venue porprov.

Fakta macetnya honor nakes Kota Tangerang yang bertugas di Porprov Banten diungkap sejumlah nakes yang tak mau namanya ditulis di media karena khawatir mendapat tekanan ataupun sanksi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Kondisi ini merupakan sebuah ironi. Para nakes yang menjadi whistleblower atau pengungkap kebenaran malah merasa terancam. 

Saat masalah honor macet ini ditanyakan ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang, pejabat Dinas Kesehatan Kota Tangerang seakan saling lempar tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr Dini Anggraeni minta agar dana insentif tenaga kesehatan Porprov Banten 2022 itu ditanyakan ke Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr Darto.

"Ke dokter Darto ya," ujar Dini Anggraeni kepada Tribuntangerang.com, Rabu (8/2/2023).

Begitu dikonfirmasi ke dr Darto soal dana insentif tenaga kesehatan tersebut, dokter Darto melemparnya kedua lembaga lain, yakni Pemerintah Provinsi Banten dan pihak kedua Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

"Insentifnya dari Provinsi Banten langsung," kata Darto.

"Kalau memang benar, bisa koordinasi dengan Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)," imbuhnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut terkait pihak yang berwenang akan pencairan anggaran insentif tersebut, Darto tidak memberikan jawaban.

Kabar terbaru, Dinas Kesehatan Kota Tangerang tidak mau memberi pernyataan terkait kasus ini. 

Bahkan seorang pejabat Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyatakan pihaknya meraza dizalimi oleh media. Padahal, para nakes yang belum mendapatkan haknya yang lebih pantas menggunakan diksi "dizalimi".