Ahli Perkotaan Sebut Biaya Bangun Depo Pertamina Baru Lebih Besar Dibanding Pindahkan Warga

TRIBUNTANGERANG.COM - Pengamat perkotaan dari Universitas Trisaksi, Yayat Supriyatna mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan pindahkan Depo Plumpang.

Pemindahan Depo Plumpang harus mempertimbangkan kondisi saat ini dan kedepannya.

Apalagi, lokasi Depo Pertamina Plumpang saat ini paling startegis karena tidak jauh dari akses jalan tol.

Baca juga: Warga Tanah Merah Bersiap Direlokasi, Luhut Sebut Orang Tidak Berhak di Situ Harus Pindah

Sehingga distribusi BBM ke wilayah Jabodetabek tidak sulit alias mudah.

"Yang kedua, lokasinya dekat dengan pelabuhan laut dan sudah tertanam pipa hampir 5 km di dalamnya," ujarnya.

"Jadi dari sisi tempat, dari sisi lokasi, distribusi lebih mudah," katanya.

"Kalau (depo/kilang) dipindahkan atau direklamasi ke kawasan lain, butuh waktu panjang untuk sampai sana," ujarnya.

"Dan yang menarik adalah mana yang lebih besar investasinya menata merelakan penduduk atau membangun kilang baru," katanya.

"Kalau hitungan membangun Depo baru itu lebih tinggi biayanya dibandingkan (merelokasi warga). Mendingan kita tata kawasan itu dan menjadi role model untuk sentra-sentra negara," jelas Yayat.

Saat ini pemerintah sedang mencari solusi terbaik atas persoalan yang ada.

Solusi yang sedang dipertimbangkan ada dua. Depo Pertamina Plumpang pindah atau warga direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Menteri Sebut Warga Dipindahkan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, pemukiman di sekitar area Depo Pertamina Plumpang harus direlokasi.

Adapun pertimbangan melakukan relokasi rumah warga itu lebih efektif daripada haris memindahkan Depo Pertamina Plumpang.

"Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone," katanya