Warga Tanah Merah Bersiap Direlokasi, Luhut Sebut Orang Tidak Berhak di Situ Harus Pindah

TRIBUNTANGERANG.COM - Pemerintah sedang berupaya mencari solusi atas Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Solusi yang sedang dipertimbangkan ada dua. Depo Pertamina Plumpang pindah atau warga direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, pemukiman di sekitar area Depo Pertamina Plumpang harus direlokasi.

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Punya 40 Rekening dengan Transaksi Rp 500 Miliar, Begini Langkah PPATK

Adapun pertimbangan melakukan relokasi rumah warga itu lebih efektif daripada haris memindahkan Depo Pertamina Plumpang.

"Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone," katanya

"Jangan (depo) ini yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut, Senin (6/3/2023).

Ia menyampaikan, harus ada kompensasi kepada masyarakat sekitar yang kini menjadi korban terdampak kebakaran Depo Partamina Plumpang.

Jadi kompensasi harus benar-benar diberikan dan disalurkan.

“Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu.Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” katanya.

Sedangkan, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan sedang dipertimbangkan solusi untuk pemindahakan Depo Pertamina Plumpang di tanah Pelindo.

Jadi, ia segera berkoordinasi dengan Pelindo terkait dengan pembangunan kilang Pertamina baru di wilayahnya.

Adapun lahan Pelindo kabarnya akan siap dibangun akhir tahun 2024.

Demi keamanan dan keselamatan masyarakat, maka akan dibuat buffer zone sejauh 50 meter dari pagar.

"Bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024, pembangunan memerlukan waktu dua setengah tahun," jelas Erick Thohir.

Pendapat Pengamat