Zainudin Amali Resmi Memilih Jabatan Wakil PSSI Meski Tidak Punya Gaji, Berikut Profilnya

TRIBUNTANGERANG.COM - Zainudin Amali secara resmi mengirim surat pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Surat pengunduran diri itu sudah disampaikan ke Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, Kamis (9/3/2023).

Zainudin Amali memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menpora setelah terpilih Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027.

Baca juga: Kekasih Mario Dandy Ditahan Usai Diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya, Kubu David Beri Apresiasi

Zainudin Amali menyampaikan, surat tersebut akan diserahkan Mensesneg kepada Presiden.

“Pagi ini saya baru saja ketemu dengan pak Mensesneg. Saya menyampaikan surat permohonan apa namanya pengunduran diri saya dari posisi sebagai Menpora, dan tentu ini masih berupa surat, memang saya harus bertemu bapak Presiden,” kata Amali.

Zainudin Amali menjelaskan alasan pilih melepas jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Zainudin Amali menyatakan tidak etis bila ia tetap menjadi Menpora setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI.

“Jadi sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu lalu secara informal, secara lisan saya sudah sampaikan ke bapak presiden saya akan fokus dan konsentrasi mengurus salah satu cabang olahraga. karena gak etis bagi saya sebagai Menpora yang mengurusi semua cabang olahraga kok hanya berfokus pada satu olahraga , kan gitu kan," ujar Zainudin Amali.

Menanggalkan jabatan menteri berarti Zainudin Amali juga melepaskan segenap atribut gaji dan fasilitas sebagai Menpora.

Tak Berat Lepas Jabatan Menpora

Menurut Zainudin Amali, Presiden Joko Widodo mengizinkan keputusannya memilih PSSI tersebut.

Selain itu, menurut Amali ia memilih PSSI karena akan mengawal Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

“Jadi saya masih tetap ada di lingkungan olahraga, tapi lebih fokus ke salah satu cabang olahraga,” katanya.

Amali mengaku tidak berat melepas jabatan Menpora.

Hal itu karena dia merasa masih berada di dunia olahraga meskipun hanya fokus di Sepakbola saja.

“Ndaklah (tidak berat). Karena kan saya sudah punya komitmen untuk mengawal inpres no 3 thn 2019 itu. kan masih ketemu juga,” ujarnya.

Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Menteri

Posisi menteri adalah jabatan publik sekaligus jabatan politik yang banyak jadi incaran.

Berbagai fasilitas didapatkan seorang pembantu Presiden tersebut, salah satunya hak keuangan. Lalu berapa gaji menteri saat ini.

Tunjangan dan gaji menteri di Indonesia (gaji menteri Indonesia) sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Sementara untuk tunjangan menteri juga diatur dalam regulasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001.

Merujuk aturan tersebut, gaji seorang menteri ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

Sementara untuk tunjangannya yakni sebesar Rp 13.608.000 per bulan.

Aturan soal tunjangan untuk menteri ini diatur dalam Pasal 2e Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Tunjangan tersebut juga berlaku untuk Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia serta pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara.

Dengan demikian, jika ditotal antara keduanya, gaji dan tunjangan menteri negara dalam sebulan adalah sebesar Rp 18.648.000.

Namun yang perlu diketahui, selain gaji dan tunjangan pokok, menteri juga mendapatkan tunjangan operasional.

Tapi, tunjangan operasional hanya bisa dipergunakan untuk membiayai kegiatan menteri dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Dengan kata lain, tunjangan operasional bukan bagian dari komponen take home pay.

Besaran tunjangan operasional bahkan jauh melebihi gaji dan tunjangan menteri.

Selain itu, pejabat menteri disediakan juga rumah dinas dan mobil dinas yang nantinya harus dikembalikan ketika masa jabatan berakhir.

Sebagai informasi, besaran berapa gaji menteri tersebut merupakan aturan yang dikeluarkan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan belum pernah direvisi.

Dengan kata lain, gaji menteri di Indonesia (gaji menteri Indonesia) tidak mengalami kenaikan sejak 20 tahun lalu.

Baca juga: Curhat Venna Melinda, Merasa Trauma Alami KDRT hingga Kehilangan Kosentrasi

Wakil Ketua Umum PSSI Tanpa Gaji

Ketua Umum dan Waketum PSSI termasuk dalam struktur Executive Committee (PSSI).

Namun ternyata Ketum dan Waketum PSSI tidak digaji.

Hal ini beberapa kali disampaikan oleh sejumlah mantan ketua umum PSSI dan ketum yang masih aktif, yaitu Mochamad Iriawan, bahwa jajaran Exco PSSI tidak menerima gaji.

Dikutip dari Kompas.id, mereka yang digaji secara rutin hanya jajaran pengurus di kesekretariatan. Seperti sekretaris jenderal, direktur, manajer, dan staf lainnya.

Bahkan, para Exco PSSI mengeklaim mereka harus mengeluarkan dana pribadi untuk kebutuhan operasional federasi.

Ketum PSSI periode 2015-2019 La Nyalla Mattalitti misalnya dia mengaku mengeluarkan dana pribadi untuk renovasi gedung.

Lalu dari mana sumber pendapatan PSSI?

Merujuk pada Statuta PSSI (2018) Bab XI Tentang Keuangan Pasal 68, pendapatan PSSI bersumber dari:

Pendapatan

Pendapatan PSSI secara khusus berasal dari:

a. Iuran Tahunan Keanggotaan;

b. Penerimaan yang dihasilkan dari hak pemasaran (marketing) yang menjadi kewenangan PSSI;

c. Denda yang dijatuhkan oleh badan-badan yang berwenang berdasarkan Statuta ini atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif PSSI;

d. Iuran dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai PSSI

Menilik aturan statuta itu, iuran penerimaan lain PSSI bisa juga berasal dari FIFA selaku induk sepakbola dunia yang menjadi naungan berbagai federasi sepakbola di dunia, termasuk PSSI.

Bentuk penerimaan PSSI dari FIFA bisa berupa hibah (bantuan) maupun pinjaman.

Terbaru, misalnya, FIFA memberikan dana sebesar 5,6 juta dolar AS atau setara Rp 86,5 miliar untuk pengembangan sepakbola nasional, termasuk pembangunan fasilitas Training Camp buat Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara.

Dalam pertanggungjawabannya, PSSI akan tunduk pada aturan FIFA dalam hal pelaporan penggunaan dana.

Mengapa Posisi di Kepengurusan PSSI Dilirik?

Jika jabatan Ketum dan Exco PSSI tidak mendapat gaji, mengapa masih banyak dilirik?

Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengatakan sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia.

Karena itu, tak heran banyak pejabat pemerintahan yang rela mendaftar jadi pengurus PSSI.

"Sepak bola ini olahraga paling populer di Indonesia, artinya mendapat perhatian mayoritas masyarakat. Kalau bicara mayoritas, maka secara tidak langsung siapa pun Ketum PSSI akan populer," kata Akmal kepada Kompas.com, Kamis (19/1/2023).

Menurutnya, popularitas inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mendongkrak elektabilitas atau popularitas mereka di mata publik.

Akmal bahkan mengklaim, Ketum PSSI bisa lebih menarik perhatian publik dibandingkan dengan Presiden karena selalu ada pertandingan sepak bola setiap pekan.

"Inilah yang membuat sepak bola kita selalu menjadi kendaraan politik buat orang-orang yang ingin menaikkan elektabilitas dalam kaitannya dengan kontestasi politik, baik piplres, pilgub atau pemilihan kepala daerah lainnya," jelas dia.

Menurut Akmal, salah satu bukti tingginya popularitas jabatan Ketum PSSI bisa dilihat dari unggahan Instagram Iwan Bule.

Dalam akun Instagram-nya, unggahan-unggahan yang berisi pemain tim nasional Indonesia kerap ditonton jauh lebih banyak dibandingkan unggahannya yang lain.

Bahkan beberapa di antaranya telah ditonton jutaan kali.

Profil Zainudin Amali

Terkait latar belakang Zainudin Amali yang memilih posisi Waketum PSSI dan memilih mundur dari kursi Menpora, berikut profil serta kariernya, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

Zainudin Amali menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ke-13 pada Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019 hingga 2024.

Pria kelahiran Gorontalo 1962 tersebut lama mengemban amanah di DPR RI.

Dikutip dari kemenpora.go.id, berikut riwayat jabatannya:

- Anggota Komis VII, Anggota Komisi IV dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI Periode 2004-2009 dari Daerah Pemilihan Gorontalo;

- Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kab. Kediri, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kota Kediri dan Kota Blitar);

- Anggota Komisi III, Anggota Komisi VIII. Anggota Komisi I, Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP) dan Ketua Komisi II DPR-RI Periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kab. Bangkalan, Kab, Sampang, Kab. Pamengkasan dan Kab. Sumenep);

- Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI Periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kab. Bangkalan, Kab, Sampang, Kab. Pamengkasan dan Kab. Sumenep);

- Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Maju, (2019-Sekarang).

Sebelumnya, Zainudin Amali pernah menduduki kursi direktur serta komisaris beberapa kali.

Di antaranya, Direktur PT Putra Mas (2000-2002), Komisaris PT Wirabuana Dwi Jaya Persada, Komisaris PT Gitrana Sendiko (1996-1997) hingga Direktur PT Makmur Triagung (1996-2000).

Dilengkapi dari Wikipedia, berikut riwayat organisasinya:

- Ketua/Direktur Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI (1986–1987);

- Ketua Umum Senat Mahasiswa STIE Swadaya (1988–1990);

- Ketua Umum Gema Kosgoro (1994–1998);

- Wakil Sekretaris Jenderal REI (1998–2001);

- Wakil Sekretaris Jenderal PP AMPG (2002–2008);

- Ketua AMPI (2003–2008);

- Ketua DPD Partai Golkar Wilayah Jawa Timur (2013–2014);

- Ketua DPP Partai Golkar (2014–2019);

- Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar (2015–2016).

Baca Berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Zainudin Amali, Pilih Posisi Waketum PSSI Tanpa Gaji dan Mundur dari Kursi Menpora