Syarif Bando Minta Pustakawan Lebih Giat Kembangkan Perpustakaan, Ini Tujuannya  

TRIBUNTANGERANG.COM - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berupaya agar pustakawan dan pengelola perpustakaan lebih giat mengembangkan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Untuk itu, Perpusnas mengadakan workshop akreditasi perpustakaan yang diikuti para pustakawan pembina di dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan utama memberikan pemahaman perlunya penerapan SNP dan akreditasi perpustakaan dalam penyelenggaraan perpustakaan.

"Perpustakaan yang telah memenuhi SNP akan mendapatkan akreditasi dari Perpusnas," kata Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando dalam keterangan resminya dalam Workshop Akreditasi Perpustakaan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/4/2023).

Syarif Bando, mengatakan, para pustakawan pembina harus memahami hipotesis bahwa budaya baca dan belajar merupakan faktor penting untuk mengetahui, menguasai, mentransfer, dan menerapkan  IPTEK.

“Semakin tinggi penguasaan IPTEK, semakin tinggi kemampuan menerapkan IPTEK tepat guna, semakin tinggi kemampuan produksi barang dan jasa yang bermutu,” ujarnya.

Menurutnya, bangsa dengan kemampuan literasi tinggi akan menjadi negara produsen dan mampu bersaing secara global.

Baca juga: Bantu Atasi Masalah Sampah, Waste4Change dan Bank DBS Indonesia Gelar Edukasi Literasi Keuangan

Baca juga: Indonesia Wajib Cermati Bonus Demografi, Literasi Salah Satu Cara Maksimalkan Kemampuan SDM

Syarif Bando menambahkan,  mengelola perpustakaan dapat dilakukan dengan memenuhi 11 aspek yakni gedung/tata ruang, perabot/perlengkapan, sumber daya manusia, anggaran, koleksi bahan perpustakaan, sistem layanan, minat baca, promosi perpustakaan,

Kerja sama perpustakaan, mitra perpustakaan, serta penelitian/pengembangan. Untuk itu, pustakawan pembina harus menjabarkan hipotesis tersebut dalam melakukan pembinaan kepada perpustakaan di daerahnya.

Mengenai SDM,  ia menekankan agar para pustakawan, khususnya perpustakaan daerah, tidak meminta diperhatikan oleh kepala daerah.

“Yang benar adalah melakukan kreativitas dan inovasi agar menarik perhatian kepala daerah,” tegasnya.

Menurutnya, anggaran kecil seharusnya tidak menjadi kendala dalam melakukan kegiatan.

“Yang benar adalah melakukan skala prioritas untuk men-trigger. Anggaran tidak mungkin cukup tapi bagaimana melakukan terobosan. Perpusnas melakukan ini melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” katanya. 

Dan saat ini, paradigma pengelolaan perpustakaan mengalami perubahan.

Lebih lanjut Syarif Bando menjelaskan bahwa fungsi perpustakaan untuk mengelola koleksi sebesar 10 persen, fungsi perpustakaan untuk mengelola ilmu pengetahuan sebesar 20 persen, dan sebesar 70 persen untuk transfer ilmu pengetahuan.

"Melalui program prioritas nasional TPBIS, perpustakaan tidak sekadar mengelola koleksi buku," katanya. 

Dalam program ini, pengunjung perpustakaan didampingi dan dilatih keterampilan dari koleksi buku yang ada di perpustakaan, kemudian mengaplikasiannya dalam usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

“Pilihan ekonomi kami tidak membatasi, misalnya A ingin kuliner, B beternak, C kerajinan batik. Tugas kami hanya menyiapkan bahan bacaan yang relevan, baik tercetak maupun digital,” kata Syarif Bando. (*)