Stafsus Kemensos Tegaskan Penggeledahan KPK Tak Menyentuh Tri Rismaharini

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik dugaan korupsi beras bantuan sosial (bansos) yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos.

Terkait penyidikan tersebut, KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemensos di Salemba, Jakpus, Selasa (23/5/2023). 

Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit, memastikan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, penyidik KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021.

Don Rozano mengungkapkan kasus ini terjadi sebelum Risma menjabat sebagai Menteri Sosial.

"Enggak lah (diperiksa), kan itu terjadi kan udah ngomong itu tahun 2020 ya. Apalagi yang mau dikonfirmasikan wong sudah kejadian ya," ujar Don Rozano kepada wartawan di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Menurut Don Rozano, kasus yang tengah didalami oleh penyidik KPK tidak terkait dengan Risma.

Saat itu, sosok yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah Juliari Batubara.

"Itu kan sudah dijelaskan ibu di bulan Maret, dan tadi itu sudah dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," ujar Don Rozano.

Pada saat penyidik KPK datang, Don Rozano mengungkapkan Risma sedang melakukan rapat.

Meski begitu, Don Rozano mengakui terdapat sejumlah karyawan Kemensos yang ditanyai oleh penyidik KPK.

"Kami memang ada beberapa teman-teman yang ditanyai ya, pasti aktivitasnya konsentrasinya menjadi pada hal-hal yang berkait dengan yang dipertanyakan tersebut," kata Don Rozano.

Seperti diketahui, penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial pada hari ini, Selasa (23/5/2023).

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com