BREAKING NEWS: Mahfud MD Benarkan Proyek BTS Arahan Presiden Jokowi di Rapat Kabinet

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mahfud MD membenarkan bahwa proyek menara BTS 4G merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD sebagai tanggapan atas eksepsi Menkominfo (nonaktif) Johnny G Plate di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Pak Johnny G Plate melalui eksepsinya pada sidang di pengadilan mengatakan proyek BTS merupakan arahan Presiden Jokowi melalui beberapa rapat, itu memang benar adanya," kata Mahfud dikutip dari Kompas TV, Rabu (5/7/2023).

"Saya juga hadir dalam rapat yang ada arahan-arahan itu. Tetapi itu arahan kebijakan yang menjadi bagian dari arahan umum untuk digitalisasi pemerintahan," imbuh Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam.

Mahfud mengatakan saat itu Presiden menginginkan adanya percepatan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

Presiden juga mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselerasi sekaligus mengingatkan agar dana proyek tersebut tidak dikorupsi.

"Jadi arahan Presiden kepada Pak Plate juga disampaikan kepada semua Menteri menurut bidangnya masing-masing," ujar Mahfud.

Presiden ingin layanan pemerintahan berbasis elektronik menjadi prioritas semua institusi pemerintah. Yang jelas, Presiden mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselerasi, tetapi beliau selalu mewanti-wanti juga agar jangan korupsi dalam penggunaan anggaran negara," lanjutnya.

Dilansir dari Kompas TV Selasa (4/7/2023) Johnny mengatakan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G pada tahun 2020-2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Dia menyebut proyek itu bukan keinginan pribadi Johnny G Plate.

"Penyediaan BTS 4G disebut dengan tujuan 'merampok uang negara', apalagi dengan narasi seolah-olah terjadi peningkatan BTS 4G 2021-2024 sehingga menjadi 7.904 site untuk periode tanpa melalui kajian, padahal faktanya pengadaan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet," kata penasihat hukum Johnny G Plate, Dion Pongkor, saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.