Akhirnya Clear Effendi Simbolon Dukung Ganjar Pranowo Sebagai Capres Bukan Prabowo Subianto

TRIBUNTANGERANG.COM- Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon memenuhi panggilan DPP PDI Perjuangan untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataan Menhan Prabowo Subianto cocok nakkodahi Indonesia.

Pemanggilan dilakukan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada Senin (10/7/2023), sekira pukul 12.55 WIB.

Effendi Simbolon menyampaikan klarifikasi tertutup dihadapan Komarudin dan Hasto di sebuah ruangan kantor DPP PDIP.

Baca juga: Analisis Pakar Eskpresi Soal Syahnaz Sadiqah Akui Selingkuh dengan Rendy Kjaernett

Sekira pukul 14.16 WIB, proses klarifikasi oleh Effendi Simbolon pun berakhir.

Dalam konferensi persnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pemanggilan Effendi Simbolon terkait isu yang berhembus soal pernyataan dukungan kepada Prabowo Subianto di forum Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), beberapa waktu lalu.

Menurut Hasto, Prabowo diundang dalam acara itu dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dan berbicara aspek pertahanan negara.

"Dalam forum itu dijelaskan bahwa Pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Senin.

Kemudian, Hasto menambahkan, DPP Partai melakukan klarifikasi karena adanya persepsi publik Effendi Simbolon memberikan dukungan bukan kepada capres yang ditetapkan oleh PDIP yaitu Ganjar Pranowo.

Dia memastikan, bahwa Effendi sebagai kader PDIP telah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Dalam penjelasannya, sangat clear bahwa Pak Effendi sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP bersama dengan partai-partai lain," kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini menyebut Effendi Simbolon sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan, bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Menhan Prabowo.

Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian Pesawat jet Mirage dari Qatar yang merupakan kebijakan yang tidak tepat.

Bahkan, disebut berpotensi melanggar UU.

"Demikian pula berbagai kebijakan-kebijakan pertahanan lain dalam pengadaan alutsista, yang dilaksanakan secara tidak proper," ucapnya.