Ratusan Siswa di Bogor Palsukan Alamat Supaya Lolos PPDB Jalur Zonasi, Terancam Didiskualifikasi

TRIBUNTANGERANG.COM, BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya curiga ada kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 jalur zonasi.

Bima Arya terjun langsung melakukan verifikasi faktual data peserta PPDB dan menemukan fakta sejumlah siswa memanipulasi alamat rumahnya.

Mereka menggunakan alamat di dekat sekolah favorit sehingga punya peluang besar lolos PPDB jalur zonasi.

Fakta ini ditemukan Bima Arya ketika memvalidasi data siswa lolos PPDB 2023 jalur zonasi pada SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor.

Bima Arya mengecek satu per satu alamat siswa di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Lokasi tersebut sangat dekat dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor.

Bima Arya bertanya kepada warga tentang nama-nama siswa yang lolos jalur zonasi.

Dari pengecekan itu, Bima Arya menemukan banyak siswa yang ternyata pinjam alamat dekat sekolah agar lolos jalur zonasi. Sementara, alamat sesungguhnya jauh dari sekolah tersebut.

Atas temuan ini, Bima Arya segera membentuk tim khusus.

Tim tersebut bertugas untuk menelusuri serta melakukan verifikasi faktual di lapangan secara keseluruhan di wilayah Kota Bogor.

Dua hari berlalu, verifikasi faktual yang dilakukan tim khusus rampung. 

Hasil penelitian, diduga ada 913 peserta PPDB tingkat SD yang diduga bermasalah.

Temuan lain, tim khusus menemukan 155 siswa yang pinjam atau titip alamat.

Modus alamat palsu itu digunakan para orangtua siswa untuk mengakali PPDB 2023 lewat Jalur Zonasi Kota Bogor.

"Saya terima laporan dari tim gabungan verifikasi PPDB di Kota Bogor. Tim mencatat ada 913 nama pendaftar jenjang SMP yang terindikasi bermasalah. Tim langsung cek secara door to door di lapangan. Sampai saat ini, yang sudah diverifikasi ada 763," ungkap Bima Arya.

"Tim juga mendapati 155 pendaftar yang dinyatakan tidak sesuai. Artinya, nama-nama tersebut terbukti tidak ditemukan di domisili yang didaftarkan. Nama-nama tersebut akan didiskualifikasi," jelasnya.

Tak hanya PPDB tingkat SD, Bima Arya juga telah mendata kecurangan orangtua siswa.

Data kecurangan itu katanya telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat selaku pemegang otoritas.

"Untuk jenjang SMA, semua laporan warga dan temuan lapangan terkait indikasi kecurangan akan diteruskan ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat," ungkap Bima Arya.

"Jangan sampai kita biarkan anak-anak hanya mencari lokasi dan bukan mengejar prestasi," katanya.