Caleg DPRD Tangsel

Daftar Parpol di Tangsel yang Keterwakilan Perempuannya Rendah, Cermati Sebelum Memilih

KPU Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan daftar calon legistlatif (caleg) 2024, Sabtu (4/11/2023). Mari cermati rekam jejak caleg 2024.

Editor: Ign Prayoga
KPU
Ilustrasi Pemilu 2024. 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan daftar calon legistlatif (caleg) yang akan bertarung di pemilu legislatif (pileg) 2024, Sabtu (4/11/2023).

KPU Tangsel menetapkan 700 nama caleg dalam daftar calon tetap (DCT) Kota Tangerang Selatan untuk pileg mendatang.

DCT tersebut ditandatangani Ketua KPU Tangerang Selatan M Taufiq MZ dan telah dipublikasikan.
Jumlah caleg di DPT berkurang dua dari daftar calon sementara (DCS) yang mencapai 702 nama.

Komisioner KPU Tangerang Selatan Ajat Sudrajat mengatakan, dua bakal caleg (bacaleg) yang gugur lantaran tidak memenuhi syarat.

KPU Tangsel juga merilis persentase keterwakilan perempuan pada daftar caleg.

Perlu diingat, pada daftar pemilih di Tangsel, jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih pria.

KPU Kota Tangerang Selatan, ada 1.022.237 pemilih yang punya hak untuk memberikan suara pada Pemilu 2024. Mereka terdiri atas 520.482 pemilih perempuan dan 501.755 pemilih laki-laki.

Berikut ini persentase keterwakilan perempuan pada caleg DPRD Kota Tangerang Selatan yang dirilis KPU Tangerang Selatan:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Laki-laki: 32
Perempuan: 18
Keterwakilan perempuan: 36 persen

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Laki-laki: 27
Perempuan: 23
Keterwakilan perempuan: 46 %

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
Laki-laki: 30
Perempuan: 19
Keterwakilan perempuan: 38,78 %

4. Partai Golongan Karya (Golkar)
Laki-laki: 31
Perempuan: 19
Keterwakilan perempuan: 38 %

5. Partai Nasdem
Laki-laki: 32
Perempuan: 18
Keterwakilan perempuan: 36 %

6. Partai Buruh
Laki-laki: 9
Perempuan: 10
Keterwakilan perempuan: 52,63 %

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
Laki-laki: 18
Perempuan: 12
Keterwakilan perempuan: 40 %

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Laki-laki: 30
Perempuan: 20
Keterwakilan perempuan: 40 %

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
Laki-laki: 8
Perempuan: 7
Keterwakilan perempuan: 46,67 %

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Laki-laki: 28
Perempuan: 21
Keterwakilan perempuan: 42,86 %

12. Partai Amanat Nasional (PAN)
Laki-laki: 32
Perempuan: 18
Keterwakilan perempuan: 36 %

13. Partai Bulan Bintang (PBB)
Laki-laki: 5
Perempuan: 6
Keterwakilan perempuan: 54,55 %

14. Partai Demokrat
Laki-laki: 32
Perempuan: 18
Keterwakilan perempuan: 36 %

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Laki-laki: 31
Perempuan: 19
Keterwakilan perempuan: 38 %

16. Partai Perindo
Laki-laki: 32
Perempuan: 18
Keterwakilan perempuan: 36 %

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Laki-laki: 31
Perempuan: 19
Keterwakilan perempuan: 38 %

24. Partai Ummat
Laki-laki: 16
Perempuan: 11
Keterwakilan perempuan: 40,74 %

Dari daftar di atas, keterwakilan perempuan paling rendah ada pada angka 36 persen.

Parpol di Tangsel yang keterwakilan perempuannya hanya 36 persen adalah

- PKB
- Nasdem
- PAN
- Partai Demokrat
- Perindo

PKB dan Nasdem merupakan partai pengusung capres Anies Baswedan, PAN dan Demokrat mengusung capres Prabowo Subianto, dan Perindo mengusung capres Ganjar Pranowo.

Isu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif selalu mendapat sorotan.

Kultur sosial masyarakat yang masih menjunjung patriarki disebut menjadi salah satu penyebab masih kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Titi Eko Rahayu di Jakarta, Jumat (20/10/2023).

"Masyarakat masih melihat pemimpin dari perspektif gender seolah-olah hanya laki-laki yang mampu menjadi pemimpin," ujarnya.

Padahal, kata Titi, ketika perempuan diberikan ruang atau kesempatan, mereka bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyatakan, meski angka keterwakilan perempuan di parlemen sudah meningkat, tetapi persentasenya belum mencapai target 30 persen.

Bintang mengatakan, untuk mengakhiri berbagai bentuk ketimpangan di masyarakat, dibutuhkan pembangunan yang inklusif.

"Guna mencapai pembangunan yang inklusif, kepemimpinan perempuan menjadi poin penting yang perlu didorong implementasinya," kata Bintang dikutip dari Kompas.com.

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved