Bawaslu Kota Tangerang Kerahkan Ribuan Personel Gabungan untuk Bersihkan APK Pemilu

Laporan Wartawan,
TRIBUNTANGERANG.COM, Gilbert Sem Sandro

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang mengerahkan lebih dari 5600 petugas gabungan untuk membersihkan alat peraga kampanye atau APK selama masa tenang hingga hari pencobolosan 14 Februari 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh mengatakan, penurunan APK dilakukan pada sejumlah ruas jalan protokol hingga di dalam gang pemukiman masyarakat.

"Ribuan petugas yang dikerahkan terdiri dari 5.175 pengawas TPS, Panwascam 39, PKD 104, personel Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Budaya Pariwisata dan Satpol PP Kota Tangerang," ujar Komarrulloh, Senin (12/2/2024).

Baca juga: 11 Caleg di Banten Meninggal Dunia Selama Kampanye Pemilu 2024, Suaranya Sah?

Komarrulloh menerangkan, pihaknya telah memberikan imbauan kepada partai politik dan calon legislatif untuk menurunkan APK masing-masing. 

Pencabutan tersebut bertujuan agar wilayah Kota Tangerang terbebas dari APK yang merusak keindahan. Nantinya, APK yang telah diturunkan akan dikumpulkan di Bawaslu dan panwascam di tiap kecamatan.

"Kami berharap agar pengurus partai politik untuk ikut serta membantu kami (menurunkan APK), karena salah satu syarat yang disiapkan sesuai dengan peraturan KPU adalah seluruh APK sudah bersih," kata dia.

Baca juga: Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan Jamin Hak Pilih Bagi Pasien Rawat Inap Tidak Hilang

Hari pertama penertiban APK di Kota Tangerang dilakukan pada ruas jalan protokol dengan melibatkan 5.600 personel gabungan Bawaslu, Satpol PP, Trantib, TNI dan Polri yang tersebar di 13 kecamatan se-Kota Tangerang.

Selanjutnya di hari kedua penertiban difokuskan terhadap APK besar seperti baliho dan billboard dan pada hari ketiga, petugas akan membersihkan seluruh APK yang masih terpasang di gang-gang perkampungan maupun sekitar lokasi TPS.

Komarullah berharap, agar masyarakat tidak untuk menurunkan APK yang masih terpasang di tiap wilayah lantaran bukan kewajibannya.

"Kalau masyarakat saya berharap jangan, karena itu bukan tugas dan kewajibannya. Tapi masyarakat bisa melaporkan titik mana yang akan ditertibkan ke kita," terangnya. (m28)