Sekjen Kemendagri Ungkap Fenomena PNS Main 4 Kaki dan Punya 10 Wajah, Ada di Pemda Hingga Eselon I

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Netralitas pegawai negeri sipil (PNS) pada pemilu 2024 menghadapi ujian yang berat.

Momen pemilu 2024 dimanfaatkan sejumlah oknum PNS untuk mendukung peserta pemilu tertentu.

Hal ini terjadi merata, baik di daerah maupun di tingkat eselon I.

Situasi di kalangan PNS ini diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro saat membahas perilaku pegawai negeri sipil (PNS) pada masa Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres).

Suhajar menyatakan, ada tiga jenis PNS yakni profesional, avonturir alias suka berpetualang, dan wait and see.

Hal ini dipaparkan Suhajar dalam acara Korpri Menyapa bertema ‘ASN Dewasa Berdemokrasi Merajut Persatuan Pasca Pemilu’ yang disiarkan di kanal Youtube Kemendagri RI, Rabu (6/2/2024).

"Birokrasi kita terbagi tiga, ada yang ingin jadi birokrasi profesional, ini persentasenya beda-beda. Ada di suatu tempat 10 persen, di tempat lain 60 persen," katanya.

Persentase tersebut tidak mempengaruhi pengelompokan karena pada dasarnya terbagi tiga kelompok. Besar kecilnya persentase tergantung medan magnet politik di tempat.

Selain PNS yang masuk kelompok profesional, ada juga birokrat yang termasuk masuk kelompok avonturir.

Menurut Suhajar, berdasarkan pengamatannya, birokrat yang termasuk kelompok kedua ini kurang nyaman menjadi PNS.

Mereka punya obsesi lain di luar pekerjaannya. Misalnya saja berpihak atau mendukung peserta pemilu tertentu dan mudah tergoda meski statusnya adalah PNS.

"Dia punya obsesi untuk masuk ke sebelah, karena itu yang ini ini, ini akan tergoda walaupun dia belum lepas dari pegawai, dia mulai main-main, mulai dukung si A, si B. Ini terjadi di semua lapisan. Bukan hanya di daerah, di eselon I juga terjadi," kata Suhajar.

Selain itu, ada PNS yang memihak dengan bermain empat kaki dan bermuka ganda demi memiliki jabatan lebih baik pada pemerintahan berikitnya.

"Ada yang main kakinya cuma dua, pasang empat kaki juga ada, tambah-tambah. Juga ada yang dasamuka, 10 muka, jadi silakan menekuni yang mana, kita tak bisa kendalikan karena sebagai manusia Anda punya hak," ucapnya.

Menurutnya, situasi ini terjadi bukan cuma di daerah, tapi juga pada tingkatan eselon I.

Di sisi lain, Suhajar memahami setiap orang punya hak untuk melakukan sesuatu.

Namun, ia mengingatkan para pegawai PNS untuk bersikap jantan dengan mundur dari jabatan jika punya obsesi lain seperti punya keberpihakan terhadap parpol atau calon tertentu.

Sebab, menurutnya pegawai yang masuk dalam kategori avonturir kerap membuat janji politik tak tertulis dengan peserta pemilu. Misalnya, dengan menanyakan apa imbalan jika calon tersebut menang, dan posisi apa yang akan didapat.

"Jadi, sebagian avonturir dan melakukan perjanjian-perjanjian tak tertulis dengan calon-calon. 'Besok kalau bapak menang saya jadi apa, Pak?'. 'Oh iya, pokoknya pilih aja jabatan yang mana'," kata Suhajar.

Menurut Sekjen Kemendagri tersebut, sikap PNS yang demikian justru membuat PNS lain yang bekerja benar menjadi gundah.

Sehingga dirinya mempersilakan para pegawai yang punya obsesi lain di luar pekerjaannya sebagai PNS untuk menentukan pilihannya apakah tetap dengan jabatannya atau pindah haluan seperti masuk partai politik.

"Sepanjang sejarah karier, saya sampai, saya bisa jadi Sekjen, saya hanya bersandar pada takdir Allah dan pertolongan orang yang butuhkan pertolongan saya. Yang memang menganggap saya bisa kerja ya dia pakai. Walaupun tertatih-tatih, toh saya sampai juga jadi Sekjen. Jadi anda harus percaya pada pilihan anda," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com