Yakin Keputusannya Tepat, Lurah Semanan Tak Masalah Jika Digugat ke PTUN Usai Berhentikan Ketua RW

Laporan Wartawan Tangerang.com, Nuri Yatul Hikmah

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Lurah Semanan Bayu Fadayen Gantha mempersilakan mantan Ketua RW 12 Semanan Harun Alamsjah, untuk menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila tak terima dinonaktifkan.

Diketahui, Bayu menonaktifkan Harun sebagai Ketua RW 12 Semanan lantaran selama kepemimpinannya, Harun dianggap tak memiliki etika serta cukup problematik di lingkungan masyarakat.

Sementara Harun menyebut jika dia diberhentikan karena dituduh menggelapkan uang sampah sebesar Rp 11 juta.

Pemberhentian Harun sebagai RW itu, terjadi pada April 2024.

"Silakan saja kalau memang mau ada jalurnya ya melalui PTUN," ucap Bayu saat ditemui di Kantor Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, jika nanti keputusan PTUN terbukti bahwa tak ditemukan kecacatan pada kepemimpinan Harun selama menjabat sebagai Ketua RW 12 Semanan, maka Bayu bersedia mengembalikan lagi jabatannya.

Baca juga: Nasib Ketua RW 12 Kalideres, Difitnah Korupsi Uang Sampah oleh Rekan Kerja, Kini Dipecat Kelurahan

Hanya saja, Bayu meyakini jika pemecatan Harun sudah sesuai dengan ketentuan lantaran dia telah melanggar Pasal 19 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2022.

Di mana, Bayu menilai jika Harun sudah tidak bisa diajak kompromi dan melanggar peraturan di Pergub tersebut.

"Saya juga konsultasi kepada pihak hukum, apabila ada laporan, dan saya sudah menyatakan siap," pungkas Bayu.

Sebelumnya diberitakan, tersiar informasi soal pemecatan Ketua RW 12 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, bernama Harun Alamsjah karena diduga melakukan penggelapan iuran sampah sebesar Rp 11 juta.

Pemecatan itu diterima Harun melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Lurah Semanan, usai dirinya diberi dua kali surat peringatan (SP).

Dalam surat itu, Harun disebut melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2022, terkait pedoman RT dan RW.

"Itu mereka memfitnah saya korupsi duit sampah, pembuangan sampah LH," kata Harun kepada Warta Kota, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Kronologi Ketua RT Diding Provokasi Pengeroyokan Mahasiswa yang Ibadah Doa Rosario di Tangsel 

Menurut Harun, dirinya tak melakukan hal yang dituduhkan. Alih-alih korupsi, dia justru awalnya ingin mengajukan peremajaan pengurus di 12 RT-nya.

Pasalnya ia menilai bahwa pengurus tersebut tidak mau bekerja sama untuk mewujudkan program kerja dari pemerintah.

Namun, ia malah dituduh menyelewengkan dana kebersihan oleh warga di beberapa RT.

"Saya kan sewaktu jadi RW, saya mencari penghematan untuk pembuangan sampah, sebelumnya kan pembuangan sampah di wilayah kami ada sekitar Rp 40,5 juta biayanya," kata Harun.

"Habis itu saya ketemu sama orang LH (Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat), orang LH kan enggak boleh ada perjanjian, karena kan mereka membantu membuang sampah, jadi saya borongan sifatnya ke dia," imbuhnya.

Baca juga: Diding Ketua RT Provokator Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel Saat Ibadah Ditetapkan Tersangka

Lantaran sudah disetujui, Harun sepakat memberikan uang iuran sampah warga sebesar Rp 15 juta sebulan kepada pihak Sudin LH.

Dengan catatan, lanjut dia, sampah warga di wilayah RW 12 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, diangkut bersih.

Pasalnya, wilayah RW 12 Semanan, Kalideres sangatlah gemuk dengan jumlah rumah yang mencapai 2.200.

"Dalam pelaksanaannya, oleh orang LH, duit Rp 15 juta itu dibayar ke Bantargebang sebesar Rp 4 juta, bayaran resmi," ungkap Harun.

"Rp 11 juta itu yang difitnahkan ke saya, bahwa saya yang makan duit itu. Itulah yang yang disebarkan ke warga RW 12, bahwa saya makan duit sampah sebesar Rp 11 juta," lanjutnya. (m40)