Respon Jokowi dan Ma'ruf Amin Soal Desakan Publik Agar Budi Arie Setiadi Mundur dari Menkominfo

TRIBUNTANGERANG.COM - Pasca serangan siber pada sistem pusat data nasional (PDN), muncul desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Permintaan publik agar Budi Arie Setiadi melepaskan kursi Menteri karena dianggap tak mampu mengamankan data penting negara itu.

Bahkan desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari posisi Menkominfo ramai digaungkan sejumlah pihak. Salah satunya oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Safenet bahkan menggalang petisi yang menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Petisi tersebut terpampang dalam laman change.org dan sudah ditandatangani oleh puluhan ribu orang.

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan perihal banyaknya permintaan publik agar anak buahnya mundur dari posisi Menkominfo.

Baca juga: Cuma Senang-senang, Brain Cipher Minta Maaf Sudah Retas PDN, Besok Rilis Kunci Enkripsi Gratis

Jokowi mengaku saat ini tengah melakukan evaluasi terkait serangan siber PDN termasuk juga tuntutan publik saat ini.

"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berada di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024).

Kepala Negara juga menuturkan, peretasan terhadap sistem sudah dievaluasi secara keseluruhan agar nantinya jika ada serangan siber semua data dapat hilang dengan mudah. Maka dari itum kata dia perlu memiliki back-up (penyimpanan cadangan).

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back up semua data nasional kita. Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," katanya.

Respon Maruf Amin

Wakil Presiden RI (Wapres) Maruf Amin turut merespons adanya desakan dari masyarakat agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengundurkan diri dari jabatannya menyusul kejadian bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo oleh peretas alias hacker.

Kata Wapres, terkait mundurnya seorang menteri itu merupakan kewenangan atau hak prerogatif dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira urusan ganti menganti itu urusan hak prerogratif presiden," kata Ma'ruf Amin usai meresmikan Pondok Pesantren Asy-Syadzili di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (28/6/2024).

Wapres enggan menaruh fokus pada persoalan tersebut, yang paling penting saat ini dilakukan kata dia, bagaimana kondisi PDN benar-benar pulih seutuhnya.