Ada Demo di Depan Gedung DPR RI Hari Ini, 2.013 Personel Polisi Diturunkan

TRIBUNTANGERANG.COM - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan 2.013 personel gabungan diterjunkan guna pengamanan aksi demonstrasi di depan kantor DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

Susatyo memastikan personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api.

Pihak tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

"Selesai apel seluruh pasukan diadakan pengecekan dan penggeledahan oleh para Danton dan Danki untuk memastikan anggota yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api," katanya.

Adapun personel gabungan yang terlibat berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. 

Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol yang berada di depan Gedung DPR.

Kemudian, rencana penutupan arus lalu lintas di lokasi tergantung pada situasi di lapangan 

"Bila nanti di depan DPR massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan penyekatan di Pulau Dua," ujarnya.

Dalam penjagaan aksi unjuk rasa, Susatyo meminta personelnya untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi dan pelayanan secara humanis (berperikemanusiaan).

Ia juga berpesan kepada koordinator lapangan (korlap) dan peserta aksi untuk melakukan aksi dengan santun, tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban.

Adapun aksi demo pada hari ini yaitu mengawal putusan MK.

Aksi ini diinformasikan akan diramaikan para sejumlah tokoh mulai dari guru besar, akademisi, beberapa aliansi masyarakat dan aktivis 1998. 

Politik Tak Baik Terjadi

Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdurrahman mengatakan bahwa potensi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan merevisi keputusan MK merupakan bentuk politik yang tak baik untuk demokrasi. 

Dirinya juga mengatakan bahwa potensi demo besar-besaran itu sebagai cerminan rakyat Indonesia lelah dengan proses demokrasi saat ini.

"Kalau kemudian nanti lelah dengan proses demokrasi ini, apakah akan ada demo besar-besaran? Ini sangat mungkin terjadi," jelas Wahid, Rabu (21/8/2024), mengutip Kompas.com (21/8/2024).

Bahkan dirinya juga menyebut bahwa proses politik saat ini merupakan bentuk praktik politik machiavelistik yang menghalalkan semua cara

"Ini yang menurut saya, salah satu legasi yang paling buruk yang ditorehkan oleh Pak Jokowi (presiden) dan DPR periode sekarang," katanya lagi.

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News