Ribut-ribut Soal Golkar Dapat Jatah 8 Menteri karena Barter Kursi Ketua MPR, Dasco Bantah Bahlil

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Partai Gerindra buka suara soal pernyataan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya Bahlil mengatakan bahwa partai Golkar mendapat delapan kursi menteri karena barter kursi ketua MPR.

Golkar yang seharusnya mendapat jatah kursi MPR karena lebih banyak memperoleh suara di Pileg merelakan posisi tersebut dengan imbalan tertentu.

Setelah sepakat, Gerindra mendapat posisi sebagai Ketua MPR dan Golkar mendapat tambahan kursi.

Menanggapi hal tersebut ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah.

Dia mengatakan bahwa pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antar fraksi. 

Pernyataan ini disampaikan Dasco sebagai tanggapan terhadap pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengenai negosiasi pertukaran kursi jabatan Ketua MPR dengan jatah kementerian di kabinet.

“Sebenarnya begini, bahwa pimpinan MPR itu kan akan dipilih secara musyawarah dan mufakat antar fraksi-fraksi,” ujar Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen pada Selasa (22/10/2024).

Dasco menjelaskan, Golkar, sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki keinginan untuk menduduki kursi MPR RI seperti pada periode sebelumnya.

Namun demikian, hasil musyawarah antar fraksi dan unsur kelompok Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di MPR RI secara bulat sepakat untuk memilih Muzani sebagai ketua.

“Memang waktu itu sebagai partai koalisi, ada nada keinginan Golkar untuk kemudian menduduki kursi pimpinan MPR. Tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra, dan itu juga atas kesepakatan partai-partai lain,” tutur Dasco yang juga Wakil Ketua DPR.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah kesepakatan tersebut merupakan hasil barter jatah kementerian antara Gerindra dan Golkar, Dasco menegaskan bahwa penunjukan Muzani sebagai Ketua MPR RI murni berdasarkan musyawarah mufakat.

“Musyawarah mufakat, ya,” jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengakui adanya proses negosiasi politik antara Golkar dan Partai Gerindra terkait kursi Ketua MPR RI dan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Bahlil menjelaskan bahwa awalnya, jatah Golkar di kabinet Prabowo hanya lima kursi menteri.