3 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Buat Gaduh Usai Dilantik Hingga Mayor Teddy Beri Pesan Ini

TRIBUNTANGERANG.COM - Tiga Menteri kabinet merah putih era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto sempat membuat kontroversi yang memicu perhatian publik.

Ketiga Menteri ini pun langsung mendapatkan kritik keras dari publik, bahkan banyak yang menyebut jika mereka melakukan blunder setelah masuk kabinet merah putih.

Kontroversi yang dilakukan diantaranya pernyataanya, hingga langkah yang diambil setelah duduk di kursi Menteri.

Kegaduhan yang dilakukan Menteri Prabowo pun langsung mendapat peringatan keras dari Mayor Teddy yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Presiden RI Prabowo Subianto 

Lantas siapa saja Menteri Prabowo yang blunder setelah dilantik?

1. Yusril Mahendra

Menteri pertama yang melakukan kegaduhan setelah dilantik adalah Yusril Mahendra. Yusri baru saja dilantik sebagai Menko Hukum dan HAM.

Yursri mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh, dimana dirinya menyebut jika persitiwa 1998 bukalah pelanggaran HAM.

Atas pernyataan itu, banyak aktivis HAM langsung memberikan kritikan pedas terhadap Yusril.

Pernyataan itu keluar saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024).

"Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998)," kata Yusril, Senin.

Yusril juga mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan, kekerasan yang masuk dalan pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.

Selang sehari kemudian, Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan oleh wartawan.

"Kemarin, saya tidak begitu jelas dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya, apakah itu terkait genocide atau ethnic cleansing? Jika itu yang ditanyakan, maka kedua hal tersebut memang tidak terjadi pada tahun 1998," kata Yusril saat ditemu wartawan pada Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut.

2. Natalius Pigai

Sementara Menteri kedua yang melakukan kegaduhan adalah Natalius Pigai, ia adalah Menteri HAM yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Natalius Pigai mendapat sorotan publik setelah meminta agar anggaran Kementrian HAM dapat segera dilakukan perombakan.

Menurut Natalius Pigai, anggaran Kementerian HAM saat ini hanya Rp 64 miliar, jumlah itu disebut Natalius Pigai sangat kecil.

Keinginan Natalius Pigai untuk merombak anggaran Kementerian HAM disampaikan saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Maka saya minta tim transisi rombak itu anggaran, rombak itu dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," kata Natalius Pigai dikutip pada tayangan Kompas TV.

Pigai mengatakan, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi, yakni penyelamatan HAM melalui regulasi, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara. 

Ia mengatakan, ketiga tugas tersebut adalah bagian dari pembangunan HAM sehingga penyusunan program dan anggaran harus mengarah ke pembangunan HAM. 

"Misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Anggarannya tidak bisa kecil," ujarnya.

3. Yandri Susanto

Menteri ketiga yang melakukan kegaduhan yaitu, yaitu Yandri Susanto. Ia baru saja dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Desa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Setelah dilantik, Yandri Susanto lansgung membuat surat undangan mengumpulkan Kades hingga RT untuk acara haul ibunya ke 2 Almarhumah Hj. Biasmawati.

Yang menjadi sorotan surat undangan itu dibuat menggunakan Kop surat Kementerian lengkap dengan stempel Kementerian.

Setelah membuat gaduh hingga memancing kritik publik, Yandri Susanto pun terang terangan menyampaikan permintaan maaf.

"Ya (ada kesalahan) karena kan saya baru jadi menteri. Saya kan memang tiga periode di DPR ya, kan ya maklumlah baru belajar," kata Yandri.

Mayor Teddy Langsung Lakukan Ini

Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy menegur para menteri Kabinet Merah Putih di Grup WhatsApp menteri.

Teddy meminta kepada semua menteri di Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati terkait penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. 

Mayor Teddy disebut tidak mau kasus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto yang menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi kembali terulang.

Untuk itu Teddy memberikan peringatan kepada para menteri agar tidak mencampuradukkan pekerjaan dan urusan pribadi.

Adanya peringatan itu disampaikan oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya memberi peringatan

"Iya (Seskab memberi peringatan), kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama ya. Semua imbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih," ujar Budi di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024). 

Saat ditanya apakah peringatan Teddy itu merupakan teguran bagi seluruh menteri, Budi membantahnya.

Dia menyebut Teddy hanya mengingatkan semua menteri untuk berhati-hati, khususnya yang terkait kepentingan pribadi dan keluarga.

"Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga," jelasnya.

Budi mengatakan, peringatan itu Mayor Teddy sampaikan melalui WhatsApp group.

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News