Bukan Lembaga Super, Polisi di Negara Ini Berada di Bawah Kementerian, Simak Daftarnya

TRIBUN TANGERANG.COM- Viral penyebutan Partai Coklat atau Parcok di Pilkada Serentak 2024. Istilah ini awalnya dihembuskan oleh politikus PDIP, Yulius Setiarto.

Yulius Setiarto melontarkan istilah itu karena ada dugaan politisasi Polri di Pilkada 2024.

Yulius mengatakan apa disampaikannya hanyalah bentuk pendapat politik atas temuan Bocor Alus Politik yang dirilis Tempo

Senada dengan koleganya, Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024) menilai agar Polri dikembalikan di bawah Kementerian agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Pasalnya, PDIP menduga ada politisasi Polri di Pilkda 2024. Sekjen PIDP Hasto Kristiyanto mengatakan ada indikasi Partai Coklat atau Parcok terlibat di Pilkada 2024.

PDI-P katanya meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDI-P merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau "parcok" (partai cokelat).

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Ternyata di belahan bumi lainnya, negara maju banyak yang memposisikan polisi di bawah kementerian.

Dirangkum TribunTangerang dari berbagai sumber, ini daftar negara-negara yang memposisikan polisi di bawah Kementerian:

1. Inggris

Polisi di Inggris berada di bawah Departemen Dalam Negeri Britania Raya atau Kantor Dalam Neheri.

Kementerian ini juga dikenal dalam surat-surat resmi.

Kementerian ini adalah departemen pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas imigrasi, kontrol keamanan dan ketertiban. 

Departemen ini juga bertanggung jawab atas kepolisian, perbatasan dan MI5 (badan intelejen Inggris).