Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN dan Pangkas 30 Kementerian Jadi 21

TRIBUN TANGERANG.COM, HANOI- Belakangan ini ada kejadian mirip di Vietnam juga terjadi di Indonesia.

Meski tidak ada hubungan antara kedua negara tapi peristiwa yang sama juga terjadi di kedua negara asia tenggara ini.

Peristiwa tersebut yakni soal Pajak Pertambahan Nilai dan terkait Kementerian.

Pemerintah Indonesia berencana menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah pada Januari 2025.

Kabinet Prabowo-Gibran juga menambah Kementerian hingga kini berjumlah 48 kementerian.

Padahal sebelumnya Kabinet Jokowi 'cuma' berada di angka 34 Kementerian. Meski objeknya sama, namun hal berbeda terjadi di Vietnam.

Vietnam baru saja menurunkan PPN dan berencana memangkas kementerian.

Vietnam memangkas kementerian demi demi pemerintahan yang ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.

Bila proses perampingan selesai pada April 2025, Vietnam hanya memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

Jumlah ini turun drastis dari 30 kementerian saat ini.

Jumlah kementerian dan lembaga pemerintah direncanakan akan dipangkas dari 30 menjadi 21 dalam program yang digambarkan sebagai "reformasi kelembagaan".

Vietnam berencana mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara. Jumlah kementerian di Vietnam akan dipangkas untuk mengurangi kemacetan dan birokrasi, serta mengalihkan dana ke proyek pembangunan, diberitakan Bloomberg, Senin (16/12/2024). 

Reformasi birokrasi Vietnam yang diklaim paling berani ini akan menghilangkan setidaknya 15-20 persen unit kementerian dan/atau lembaga negara.

Jumlah pegawai negeri pun bakal dikurangi. Rencana ini muncul beberapa hari setelah negara itu mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.

Dikutip dari Reuters, Selasa (17/12/2024), lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara termasuk badan-badan yang akan dibubarkan.