Antisipasi Banjir Jakarta Pemprov DKI Bakal Modifikasi Cuaca

TRIBUNTANGERANG.COM - Pemprov DKI telah antisipasi cuaca ekstrem di Jakarta guna mengantisipasi banjir dan pohon tumbang saat hujan lebat.

Pj Gubernur DKI, Teguh Setyabudi mengatakan, kemampuan saluran makro utama di Jakarta untuk cegah banjir adalah 150 milimeter per hari.

Sedangkan, kata Teguh, untuk saluran pendukung di Jakarta maksimal ada 100 milimeter per hari. 

"Kalau terjadi cuaca ekstrim kemudian hujannya seperti tahun 2020, pasti banjir atau di atas 200, kita juga akan kesulitan, itu banjir," kata Teguh di Balai Kota, Rabu (25/12/2024).

Teguh melanjutkan, pihaknya melakukan persiapan untuk infrastruktur saat terjadi banjir di Jakarta.

Misalnya, Teguh akan menerjunkan pompa mobile dan mengaktifkan rumah pompa dan selama musim hujan sudah cek kesiapannya.

"Apakah kemudian saluran sungainya, selokan-selokannya, setu-setunya, bendungnya kita juga angkat (pengerukan lumpurnya), sarpras sampai SDM-nya," jelasnya.

Menurut Teguh, jika semua itu tidak mampu antisipasi banjir, maka pihaknya akan melakukan modifikasi cuaca bersama BMKG.

Baca juga: DKI Jakarta dan Banten Minta BNPB Modifikasi Cuaca Cegah Memburuknya Kualitas Udara

Sebab, lanjut Teguh, modifikasi cuaca yang sudah dilakukan tahap pertama pada tanggal 7, 8, 9 Desember, sudah bisa telihat hasilnya.

Ia meyakini, hasil modifikasi cuaca kurang lebih bisa mengurangi sekitar 15 sampai 60 persen dari curah hujan ekstrem.

Sehingga yang masuk ke Jakarta dari cuaca ekstrem hanya gerimis saja bukan hujan lebat yang bisa akibatkan banjir.

"Kemudian mitigasi dari BMKG tanggal 15 Desember Kemarin juga hujannya cukup tinggi, makanya kemudian kita lakukan lagi untuk tahap kedua 12, 13, 14, 15 Desember. Ini kita lakukan untuk tahap kedua," terangnya.

Teguh menambahkan, tahap ketiga modifikasi cuaca akan mulai dirapatkan secara internal untuk menentukan waktu pelaksanaannya.

Ia menyatakan, anggaran tahap ketiga ini masih menggunakan keuangan dari Bada Penanggulangan Bencaa Daerah (BPBD) DKI.

"Nantinya untuk akhir tahun masih akan kita laksanakan dengan biaya biaya tak terduga (BTT). Kalau tadinya dengan biaya BTT itu kita pikir harus mengeluarkan status darurat, kami cermati Permendagri yang terkait dengan BTT ada juga semacam mekanisme terkait pergeseran anggaran," ungkapnya. 

"Jadi dalam kondisi mendesak, nanti untuk BTT tidak harus mengeluarkan status kondisi darurat, tapi dalam kondisi yang mendesak kalau memang curah hujannya cukup tinggi, kita akan lakukan," tambahnya. (m26)

Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News