2 Polisi Pangkat Kompol dan AKP Dijatuhi Sanksi Demosi-Patsus di Kasus Peras Penonton DWP

TRIBUNTANGERANG.COM - Komisioner Kompolnas, M Choirul Anam menyebut, dua polisi berinisial Kompol JN dan AKP F diberi sanksi berupa demosi lantaran diduga terlibat pemerasan penonton Djakarta Werehouse Project (DWP).

Demosi ini diberikan setelah digelar sidang kode etik profesi Polri (KEPP) pada Kamis (9/1/2024).

Namun, ada yang berbeda di mana sidang etik terhadap Kompol JN dan AKP F digelar di Mapolda Metro Jaya.

Tak seperti 12 polisi yang sidangnya dilaksanakan di Gedung TNCC, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"(Sidang etik digelar di Polda Metro Jaya) infonya karena terduganya bukan dari Polda, namun level bawahnya. Nanti akan di PMJ (Polda Metro Jaya) semua yang level di bawah Polda," kata Anam, dikutip Jumat (10/1/2025).

Adapun Kompol JN diketahui adalah Jamalinus Laba Pandapotan Nababan.

Jamalinus sebelumnya menjabat Ps (Pejabat Sementara) Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

Baca juga: Polri Ungkap Peran Eks Direktur Reserse Narkoba Polda Metro dalam Kasus Pemerasan WN Malaysia di DWP

Sementara AKP F yakni Fauzan selaku Kanit Reskrim Polsek Kemayoran.

Keduanya telah dimutasi ke Yanma (Pelayanan Markas) Polda Metro Jaya.

Anam menuturkan, Kompol JN dijatuhi sanksi demosi selama 5 tahun serta dipatsus 30 hari, lalu AKP F didemosi 8 tahun dan patsus 30 hari.

Lebih lanjut, Anam menurut sidang etik ini tetap diasistensi Mabes Polri.

"(Sidang etik dilakukan) tetap ada Mabes dan Polda Metro Jaya," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Divisi Propam Polri telah melaksanakan sidang etik soal perkara itu terhadap 12 terduga pelanggar.

Rinciannya, tiga terduga pelanggar diberi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kemudian sembilan terduga pelanggar diputuskan demosi selama 5 hingga 8 tahun diluar fungsi penegakan hukum.