Bahlil dan Budi Arie Masuk Daftar 10 Menteri Kinerja Terburuk Kabinet Prabowo-Gibran Versi Celios

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Budi Arie Setiadi dan Bahlil Lahadalia masuk dalam survei 10 menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain itu ada juga nama Menteri HAM Natalius Pigai yang dianggap memiliki kenjerja buruk.

Bahlil saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM dan Budi Arie menteri Koperasi.

Survei itu diadakan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios).

Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. 

Berdasarkan survei Celios, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.

Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment. Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.

“Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Rabu (22/1/2025).

Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lima indikatornya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.

Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.

Namun hasil survei itu ditampik Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham.

Dia menilai survei yang memuat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masuk daftar terburuk (rapor merah) tidak objektif.

"Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

Sebab, diklaimnya, kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri ESDM sangat positif.

Oleh karenanya, ia menyayangkan hasil survei itu karena dianggap menyesatkan.

"Setelah kami pelajari, ternyata penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu dan tidak dilihat dalam perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif," imbuhnya.

Dia menambahkan, penilaian survei tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebab, ada banyak sektor yang dikerjakan Bahlil di Kementerian ESDM.

"Jadi, ini banyak sekali dan ini penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak mengikuti ini, sehingga kita berkesimpulan bahwa penilaian yang dijadikan dasar di situ hanya sektor tertentu, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, parsial, dan tidak terintegrasi," katanya.

Menurut Idrus, hasil survei ini tidak bisa dinilai secara objektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh.

 "Secara objektif, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa, (rapor) merah, apa tidak gitu," ucapnya.

Budi Arie Sebut Tak Terlibat Judol Komdigi

Setelah diperiksa selama 6 jam di Bareskrim Polri, Kamis (19/12/2024), Budi Arie Setiadi memastikan dirinya tidak terlibat dalam kasus Judol yang menjerat belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menteri Koperasi ini memastikan tidak terlibat dalam aksi haram tersebut.

Dia juga mengatakan tidak ada pejabat atau staf ahlinya yang terlibat dalam kasus tersebut.

Budi juga memastikan tidak ada orang Pro Jokowi yang terlibat dalam kasus yang memalukan Komdigi tersebut.

Ketum Iluni UI ini memastikan tidak akan terseret dalam kasus Judol karena memang tidak pernah terlibat dalam kasus itu.

"Tidak ada indikasi apa pun yang bisa menyeret saya secara hukum," ungkap Budi Arie eksklusif kepada Kompas.com, Rabu (19/12/2024).

Budi Arie mengatakan, tidak ada staf khususnya yang terlibat dalam kasus beking situs judol oleh pegawai Komdigi. 

Selain itu, ia juga memastikan bahwa orang-orang yang dekat dengannya juga tidak terlibat.

"Tidak ada satupun tenaga ahli saya yang terlibat. Tidak ada satu pun orang PROJO yang terlibat," ujar Budi Arie.

Lebih lanjut, Budi Arie menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah membuat kesepakatan untuk melindungi judol.

"Tidak pernah ada perintah, baik lisan apalagi tertulis untuk melindungi judol. Tidak ada satupun situs judol yang saya larang di-takedown. Tidak ada aliran dana,"kata Budi.

"Saya menteri yang sangat serius memberantas judol," imbuhnya.

Diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang sebagai tersangka terkait skandal judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kemenkomdigi.

Ke-26 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi. 

Selain itu, ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen hingga memverifikasi website judol agar tidak terblokir.

Padahal, Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News