Sosok Menteri yang Disebut Prabowo Kurang Seirama dengannya di Kabinet, Siapa Kena Reshuflle?

Program ini juga membuat seorang warga Pamulang bernama Yonih (62) meninggal dunia diduga karena terlalu lelah mengantre LPG 3 kilo.

Yonih sempat pingsan setelah mendapatkan gas yang dia beli dengan cara mengantre.

Antrean di Pangkalan yang mengular hingga berjam-jam membuat warga resah.

Akibat lelah mengantri, keributan sempat terjadi di Pondok Aren, Warga adu mulut karena diduga ada warga yang menyerobot antrian.

Setelah menuai protes warga terkait kebijakan tersebut, Presiden Prabowo akhirnya meminta kebijakan terseut dibatalkan.

Prabowo meminta agar pengecer kembali diperbolehkan menjual gas.

Kini terkuak fakta bahwa kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram yang dialkukan Kementerian ESDM mendadak.

Selain itu tidak ada sosialisasi soal warung dan pengecer yang tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram.

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasco Ahmad.

Dasco menilai kebijakan Kementerian ESDM yang tidak mengizinkan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) dilakukan mendadak dan tidak disosialisasikan. 

"Ya kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak, ya tidak tersosialisasikan," kata Dasco di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, hal ini membuat terjadinya antrean warga yang mau membeli gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah.

"Sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas elpiji, kan begitu," ujar Dasco.

Terkait kebijakan soal pengecer yang tak boleh menjual gas elpiji, Dasco mengaku tidak tahu apakah sebelum kebijakan ini diterapkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah berkoordinasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto atau belum.

Pasalnya, kata Dasco, kementerian bisa menjalankan peraturan sendiri. Akan tetapi, jika kebijakannya sudah berdampak ke masyarakat, Prabowo bisa turun tangan.

"Saya belum tahu itu apakah hal-hal seperti itu harus dikoordinasikan ke presiden, ya, tapi kebijakan-kebijakan kementerian bisa berjalan sendiri, tapi kalau menyebabkan dampak-dampak, presiden bisa turun tangan," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News