Sosok Menteri yang Disebut Prabowo Kurang Seirama dengannya di Kabinet, Siapa Kena Reshuflle?

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Reshuffle Kabinet sepertinya akan menjadi kenyataan. Pergantian menteri itu juga sepertinya tidak akan lama lagi digelar.

Pasalnya Prabowo sudah mengultimatum para menterinya yang tidak bekerja dengan baik akan tersingkir dari kabinet.

Dia merasa ada menteri yang menjadi batu sandungan karena bekerja tidak seirama dengannya.

Pasalnya sedari awal, Prabowo mau para menteri Kabinet Merah Putih bekerja dengan baik dan tidak membuat masyarakat susah.

Prabowo pengin semua menteri bekerja untuk rakyat dan menyenangkan hati rakyat.

Menteri yang tidak bekerja dengan benar untuk rakyat akan disingkar dari kabinet.

Wacana Reshuffle kabinet tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menyebut ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. 

Hal tersebut disampaikan Dasco menanggapi ancaman Prabowo kepada jajarannya yang menghalangi kebijakan pemerintah.

"Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja asta cita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Baca juga: Prabowo Isyaratkan Reshuffle Kabinet, Dasco Sebut Pernyataan Presiden Sebagai Warning Para Menteri

"Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama," sambungnya. 

Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, maka tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya.

"Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa," imbuh Dasco. Setelah pernyataan Prabowo, Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco.

Ultimatum Prabowo  Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras untuk rakyat. Jika tidak, Prabowo tidak akan segan untuk menyingkirkan mereka.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

Pernyataan itu sekaligus menjawab isu reshuffle usai 100 hari masa pemerintahannya. Peringatan keras ini diucapkan Prabowo berkali-kali.

Prabowo pun mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk mengikuti arahan demi kesejahteraan rakyat.

Prabowo menegaskan, ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.

"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini tuntutan, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," ujar Prabowo.

"Saya sampaikan seluruh aparat dan institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan," tegasnya.

Baca juga: Siap-siap, Prabowo Beri Sinyal Reshuflle Kabinet, Menteri Gagal Dibuang, Siapa yang Tersingkir?

Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. 

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," imbuhnya.

Larangan Jual Elpiji 3 Kilo Mendadak

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad blak-blakan soal kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kilogram.

Kebijakan ini akhirnya menuai reaksi negatif warga karena dianggap menyusahakan masyarakat.

Larangan warung dan pengecer menjual LPG 3 kilogram membuat warga harus membelinya di pangkalan,

Warga pun berbondong-bondong mendatangi pangkalan sehingga menyebabkan antrian panjang.

Antrean panjang ini membuat warga kecewa karena terpaksa menyisihkan waktu sekedar untuk membeli gas.

Hal ini dianggap membuang waktu karena aktivitas warga menjadi terganggu.

Program ini juga membuat seorang warga Pamulang bernama Yonih (62) meninggal dunia diduga karena terlalu lelah mengantre LPG 3 kilo.

Yonih sempat pingsan setelah mendapatkan gas yang dia beli dengan cara mengantre.

Antrean di Pangkalan yang mengular hingga berjam-jam membuat warga resah.

Akibat lelah mengantri, keributan sempat terjadi di Pondok Aren, Warga adu mulut karena diduga ada warga yang menyerobot antrian.

Setelah menuai protes warga terkait kebijakan tersebut, Presiden Prabowo akhirnya meminta kebijakan terseut dibatalkan.

Prabowo meminta agar pengecer kembali diperbolehkan menjual gas.

Kini terkuak fakta bahwa kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram yang dialkukan Kementerian ESDM mendadak.

Selain itu tidak ada sosialisasi soal warung dan pengecer yang tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram.

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasco Ahmad.

Dasco menilai kebijakan Kementerian ESDM yang tidak mengizinkan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) dilakukan mendadak dan tidak disosialisasikan. 

"Ya kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak, ya tidak tersosialisasikan," kata Dasco di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, hal ini membuat terjadinya antrean warga yang mau membeli gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah.

"Sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas elpiji, kan begitu," ujar Dasco.

Terkait kebijakan soal pengecer yang tak boleh menjual gas elpiji, Dasco mengaku tidak tahu apakah sebelum kebijakan ini diterapkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah berkoordinasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto atau belum.

Pasalnya, kata Dasco, kementerian bisa menjalankan peraturan sendiri. Akan tetapi, jika kebijakannya sudah berdampak ke masyarakat, Prabowo bisa turun tangan.

"Saya belum tahu itu apakah hal-hal seperti itu harus dikoordinasikan ke presiden, ya, tapi kebijakan-kebijakan kementerian bisa berjalan sendiri, tapi kalau menyebabkan dampak-dampak, presiden bisa turun tangan," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News