Respon Mahfud MD Soal Kisruh Efisiensi Anggaran Prabowo: Harus Ada Target Kapan Stabil Situasi Ini

TRIBUNTANGERANG.COM - Akhir-akhir ini, publik dibuat gaduh dengan rencana efisiensi anggaran yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Rencana yang tertuang dalam intruksi presiden nomor 1 tahun 2025 itu, mengamanatkan efisiensi belanja di seluruh kementerian dan lembaga negara. 

Hanya Badan Gizi Nasional yang lolos dari intruksi efisiensi anggaran itu.

Terkait hal tersebut, Mantan Menteri Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Mahfud MD angkat bicara.

Kepada wartawan, dirinya juga mengaku merasakan kegaduhan yang ada akhir-akhir ini.

Ia pun berharap pemerintah segera menuntaskan masalah yang sudah telanjur mengakibatkan kepanikan di banyak sektor.

"Biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama kegaduhan terjadi dimana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah," kata Mahfud saat ditemui di kawasan Glodok Pancoran, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga masih menjadi pertanyaan.

"Karena misalnya kalau untuk ngasi makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK (pemutusan hubungan kerja) karena atau pengurangan kegiatan karena untuk keperluan MBG (makan bergizi gratis), itu kan yang perlu dipikirkan," jelas Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud menyebut jika hal ini tidak boleh disebut salah, sebab apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah hal yang benar.

Akan tetapi, lanjut dia, perlu ada penjelasan kepada rakyat terkait intruksi tersebut agar tidak timbul kegelisahan-kegelisaan.

"Dan target kapan stabil situasi ini, itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," kata Mahfud.

Bahkan di awal intruksi ini muncul, Mahfud menyebut jika pengurangan tenaga kerja di berbagai instansi sudah terlihat jelas.

"Sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang kan sudah terlihat, ya tapi kita harus percaya karena pak prabowo dipilih secara sah oleh konstitusi maka dia juga kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengatur ini sebaik-baiknya," pungkas dia.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menjelaskan, kebijakan tersebut sangat tepat dilakukan oleh Presiden Prabowo demi menghindari anggaran yang di mark up atau korupsi.