Respons Grab dan Gojek Soal Kemenaker Minta Aplikator Beri THR Mitra Driver

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Titik terang soal Tunjangan Hari Raya yang diminta oleh pengemudi ojek online (ojol) mulai terlihat.

Pemerintah meminta agar aplikator memberikan THR kepada pengemudi ojol di Lebaran 2025 ini. 

Pemberian THR itu juga harus dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Permintaan pemerintah itu datang setelah sebelumnya pengemudi ojol menggelar aksi demo di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI), Senin (17/2/2025).

Mereka berharap agar Kemenaker menerbitkan aturan yang mewajibkan pemilik platform memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pengemudi ojol, taksi online, dan kurir. 

Demo yang mereka lakukan merupakan akumulasi dari ketidakpuasan pekerja angkutan terhadap aplikator atau perusahaan penyedia jasa angkutan yang dinilai mengabaikan hak-hak buruh. 

"10 tahun belum pernah ada yang memberikan THR untuk mereka, sedangkan mereka bekerja setiap hari menghasilkan ratusan juta," ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, dikutip dari Kompas.com, Selasa (18/2/2025). 

Grab 

Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait bantuan hari raya (BHR) untuk para mitra pengemudinya. 

"Grab memahami bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang sangat penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia, tak terkecuali untuk mitra pengemudi," ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (18/2/2025). 

"Kami juga mengapresiasi perhatian dan atensi yang telah diberikan pemerintah untuk mitra pengemudi terkait wacana pemberian BHR," tambahnya. 

Menurutnya, selama ini Grab telah menjalankan berbagai inisiatif dengan kebermanfaatan jangka panjang untuk mendukung mitra pengemudi, termasuk GrabBenefits, dana santunan, GrabScholar, skema insentif dan bonus, serta kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

"Saat ini, kami terus berkoordinasi secara konsisten dengan para pemangku kepentingan, termasuk memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan diskusi wacana pemberian Bantuan Hari Raya (BHR) untuk Mitra Pengemudi," kata Tirza. 

Pihaknya berharap, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih seimbang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri, ekonomi informal, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

Gojek