Respons Mendagri Retret Dilaporkan ke KPK, Ribka Haluk Lambaikan Tangan Tutup Kamera Ponsel Wartawan

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Retret kepala daerah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena ada dugaan korupsi di acara tersebut.

Retret kepala daerah dilaporkan di laporkan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mencurigai adanya praktik korupsi dalam pemilihan PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retreat.

Selain itu ada dugaan kepala daerah diminta untuk menyetor uang untuk mengikuti retret kepala daerah.

Sebelum di laporkan ke KPK, Mendagri menggelar retres kepala daerah pada 21-28 Februari 2025.

Namun acara retret ini tdak dihadiri kepala daerah secara penuh karena kepala daerah kader PDIP diminta tidah hadir.

Namun setelah acara berjalan 3 hari, kader PDIP akhirnya mengikuti acara meski tidak seluruh kader PDIP memutuskan hadir.

Kemendagri meminta kepala daerah yang tidak hadir mengirim utusan. Untuk kepala daerah yang tidak hadir wajib mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua. 

Saat ditanya wartawan terkait laporan itu, Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian tidak merespons pertanyaan wartawan.

Tito hanya terdiam dan tersenyum tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut saat menghadiri acara buka puasa bersama di Istana, Jakarta, bersama pejabat lainnya dalam Kabinet Merah Putih.

Senada dengan Tito, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk juga memilih untuk tidak menjawab pertanyaan serupa, hanya melambaikan tangan dan menutup kamera ponsel wartawan. 

Apa Dugaan Korupsi yang Dilaporkan?

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah yang baru-baru ini berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. 

Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengungkapkan bahwa koalisi tersebut mencurigai adanya praktik korupsi dalam pemilihan PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retreat.

"Perusahaan ini diduga dikelola oleh kader Partai Gerindra," ungkap Feri.