IFIS 2025 Dorong Inklusi Keuangan Digital dan Perluas Akses Ekonomi Inklusif

TRIBUNTANGERANG.COM - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat inklusi keuangan nasional melalui gelaran Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, Selasa (6/5/2025).

Mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Mendukung Asta Cita”, forum ini menjadi ajang kolaborasi strategis lintas sektor untuk memperluas akses layanan keuangan, mendorong pemerataan ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam agenda inklusi keuangan global.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon dalam sambutannya menyampaikan keyakinan jika IFIS 2025 tidak hanya akan menjadi forum dialog, tetapi juga menjadi tonggak penting untuk mempercepat agenda inklusi keuangan nasional.

"Kolaborasi ini akan membuka jalan untuk mengatasi tantangan-tantangan paling mendesak yang terjadi di masyarakat kita," kata Ali Murtopo Simbolon dalam keterangannya.

Berdasarkan data terbaru angka inklusi finansial di Indonesia telah menunjukan peningkatan positif. 76,3 persen penduduk tercatat telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal, dan 88,7 % telah menggunakan layanan keuangan formal. 

"Kami turut bangga dan bersyukur atas tren positif ini yang selaras dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat inklusi keuangan," ujarnya. 

Hadir pula representasi global yaitu Barbara Ubaldi selaku Global Senior Director for Government Innovation & AI dari TBI.

Dalam sambutannya, Barbara menyatakan bahwa tanpa akses layanan keuangan dasar, masyarakat menjadi lebih rentan jatuh ke jarung kemiskinan yang lebih dalam di saat krisis

"Misalnya, pada saat pandemi Covid-19 banyak masyarakat rentan di dunia yang cenderung tidak memiliki dana darurat untuk keperluan pelayanan kesehatan mendesak. Selain itu, banyak juga yang kehilangan mata pencaharian nya,” ujar Barbara.

Melalui rangkaian diskusi panel tematik serta peluncuran dokumen strategis ‘Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran’, acara IFIS 2025 menyoroti berbagai isu krusial dan inovasi sistem keuangan inklusif.

Kajian pemetaan ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi untuk penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan kedepannya.

Selanjutnya, dalam rangkain peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan Peran 552 TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia merupakan salah satu kunci menuju ASTA CITA dan Indonesia Emas 2045.

"Oleh karena itu, dengan semangat kolaborasi dan sinergi seluruh Kementerian/ Lembaga, IKAD dihadirkan sebagai instrumen strategis untuk penyelarasan target pusat dan daerah (nasional hingga tingkat kabupaten/kota) serta menjadi kunci bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mengakselerasi inklusi keuangan secara sinergis di seluruh wilayah," katanya.

Fokus pembahasan forum kali ini mencakup peran infrastruktur publik digital dalam mengatasi tantangan inklusi keuangan, pemberdayaan perempuan melalui akses keuangan yang setara, serta peningkatan perlindungan konsumen dan literasi keuangan. 

Inklusi keuangan adalah salah satu fokus utama di dalam RPJMN, di mana dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan capaian inklusi keuangan sebesar 91 % pada tahun 2025 dan 93 % pada 2029.