Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Temui KPK, Bahas Efisiensi Dana Pendidikan hingga Perjalanan Dinas

TRIBUNTANGERANG.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Ternyata kedatangan Dedi Mulyadi ke KPK, untuk berdiskusi terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah di berbagai sektor.

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami," kata Dedi dikutip Kompas.com pada Senin (19/5/2025).

Menurut dia, efisiensi itu akan dialihkan kepada program yang lebih penting untuk masyarakat. 

"Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp 700 miliar lebih untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru," ujarnya.

Dedi Mulyadi memberi contoh, efisiensi perjalanan dinas pemerintah yang dinilai tidak prioritas sehingga dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat.

"Sehingga ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun (untuk infrastruktur jalan). Kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah, (tapi) yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp 250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, Dedi mengatakan, mendapatkan strategi dari KPK untuk mensinergikan berbagai kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga.

"Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Korsup Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, Dedi Mulyadi meminta KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis dalam melakukan efisiensi anggaran tidak menyalahi aturan.

Bahtiar mengatakan, KPK juga diminta untuk mengawasi efisiensi anggaran daerah Jawa Barat tersebut. 

"Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini, betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat," kata Bahtiar.

(Kompas.com)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News