Respons Rano Karno Soal Rekrutmen PPSU DKI Jakarta jadi Praktik Pungli Oknum

TRIBUNTANGERANG.COM — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara soal adanya praktik pungli dalam perekrutan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Jakarta.

Bang Doel, sapaan karib Rano Karno mengakui memang adanya pungli saat perekrutan PPSU.

Adapun kasus pungli ini menjadi sorotan setelah diungkap oleh salah satu Angota DPRD DKI Jakarta berdasarkan pengaduan warga.

"Bukan dugaan. Ya, tak bisa ditutupi, ada," kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Rano mengaku sejak awal menjadi calon Wakil Gubernur DKI di masa Pilkada Serentak 2024, tindakan curang dalam proses rekrutmen pekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pun telah terjadi. Hal itu yang menjadi kekhawatirannya.

"Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta. Bayangin," jelas dia.

Baca juga: Lowongan PPSU Tingkat Kelurahan di Jakarta 2025 Dibuka, Simak Syarat, Jadwal dan Cara Mendaftar!

Oleh sebab itu, Rano menekankan Inspektorat DKI Jakarta akan menelusuri kasus-kasus pungli yang terjadi dalam proses perekrutan PPSU dan menindaknya.

"Itu harus diberantas. Kita enggak bisa terima begitu. Jadi, langsung ditindak aja," ungkap dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengaku menerima aduan dari warga mengenai adanya pungli dalam proses perekruten petugas PPSU yang kini dibuka oleh Pemprov DKI. Kasus tersebut berada di Kelurahan Cipinang Muara.

Hal ini diungkapkan dalam interupsinya saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri Rano Karno.

"Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub," kata Ali di gedung DPRD DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, Ali mendesak jajaran Pemprov DKI terutama Inspektorat DKI Jakarta untuk segera menelusuri siapa oknum-oknum pelaku pungli perekrutan PPSU dan memberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, keterlibatan oknum yang memeras warga demi mendapat pekerjaan sangat merugikan. Hal ini juga bertentangan dengan klaim Gubernur DKI Jakarta bahwa rekrutmen PPSU berjalan transparan.

"Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," jelas dia.(m27)