Respons Dedi Mulyadi Dikritik Atalia Praratya Soal Satu Kelas SMA Negeri Diisi 50 Orang

Atalia Praratya menyayangkan soal satu kelas di SMA Negeri di Jawa Barat sampai diisi sebanyak 50 orang

Editor: Joseph Wesly
(Instagram @ataliapr/TRIBUNJABAR.ID/LUTFI AHMAS MAULUDIN)
ATALIA KRITIK KDM- Kolase Atalia dan KDM. Atalia mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi yang memperbolehkan 1 rombel berisi 50 orang. (Instagram @ataliapr/TRIBUNJABAR.ID/LUTFI AHMAS MAULUDIN) 

TRIBUN TANGERANG.COM, BANDUNG- Anggota DPR RI Atalia Praratya mengkritik Pemprov Jawa Barat.

Atalia Praratya menyayangkan soal satu kelas di SMA Negeri di Jawa Barat sampai diisi sebanyak 50 orang.

Hal ini disebut Atalia membuat para pelajar kesulitan belajar karena ruangan kelas yang terlalu ramai.

Kepadatan ruangan akan membuat para pelajar berhimpitan saat belajar. Ramainya siswa juga akan membuat udara di kelas juga pengap sehingga membuat aktivitas belajar menjadi sulit.

Protes itu dia layangkan saat berkung ke ke Sekolah Rakyat Cimahi pada Kamis (31/7/2025).

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji ulang kebijakan satu kelas 50 siswa.

"Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau mereka duduk berhimpitan, belum gerahnya, belum aktivitas lainnya," ucapnya, dikutip dari TribunJabar.id.

Istri eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tersebut, berharap agar Pemprov Jabar mengutamakan kualitas pendidikan dibanding kuantitas siswa yang diterima di SMA Negeri.

"Bayangkan ngurus anak yang 25 itu saja repot apalagi dua kali lipat apalagi di masa-masa mereka itu adalah usia remaja," tandasnya.

Dia mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran.

Sebagai informasi, Atalia Praratya kini menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Ia terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I (Kota Bandung dan Cimahi) untuk periode 2024–2029.

Respons Dedi Mulyadi

Setelah mendengar kritik dari Atalia, Dedi Mulyadi membongkar minimnya pembangunan sekolah pada 2020 hingga 2025.

Dedi Mulyadi membuat kebijakan tersebut karena ketimpangan jumlah siswa dan SMA di Jawa Barat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bogor
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved