Niat Baik Bupati Pati Sudewo Disambut Amarah, Dilempar Sendal dan Botol Meski Sudah Minta Maaf

TRIBUNTANGERANG.COM - Massa pendemo tetap marah kepada Bupati Pati, Sudewo meski muncul ke publik dan meminta maaf atas kegaduhannya.

Niat baik Bupati Sudewo untuk menemui massa pendemo di darea Gedung Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8/2025) tetap disambut amarah.

Bahkan saat menemui pendemo, ia menaiki mobil rantis polisi. Diatas mobil ia secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik," kata Sudewo dalam rekaman video amatir yang diterima Tribunnews.com, Rabu (13/8/2025).

Sayangnya niat baiknya untuk meminta maaf tak mendapat respons positif, ia justru mendapat lemparan botol-botol plastik hingga sendal dari para pendemo.

Beruntung  Ajudan Sudewo dan anggota brimob nampak melindungi Sudewo dari lemparan masa. Ajudan dan Brimbob membawa tameng untuk melindungi Sudewo.

Sebelumnya aksi demo warga Pati ini digelar buntut kebijakan yang diambil Sudewo yang ingin menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Meski kini tarif pajak PBB hingga 250 persen ini sudah dibatalkan oleh Sudewo, warga Pati terlanjur marah dan kini justru menginginkan lengsernya Sudewo dalam tuntutan aksi demomereka hari ini.

Kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut sebelumnya menuai gelombang protes dari masyarakat.

Sudewo, yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk periode jabatan 2025-2030, mendapat sorotan tajam akibat aturan kontroversial yang ia buat tersebut. 

Meskipun kebijakan kenaikan PBB telah dibatalkan, unjuk rasa besar yang direncanakan pada Rabu, 13 Agustus 2025 hari ini, dipastikan akan tetap berjalan. 

Sejumlah kelompok memang telah menyatakan mundur dari rencana aksi, di antaranya Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) pimpinan Cahya Basuki dan Aliansi Santri untuk Demokrasi (Aspirasi).

Namun, Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa kelompoknya akan tetap turun ke jalan.

Menurutnya, demonstrasi ini merupakan jawaban atas pernyataan Sudewo yang sebelumnya pernah menantang 50.000 warga untuk berunjuk rasa.

Teguh juga menjelaskan bahwa tuntutan mereka kini tidak lagi sebatas soal PBB, melainkan mendesak agar Sudewo lengser dari jabatannya.

"Kami tidak mengubah tuntutan. Yang kami persoalkan sejak awal memang bukan cuma PBB. Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena memang itulah yang menyatukan kami. Korbannya semua warga Pati, menyeluruh," kata Teguh, dikutip dari TribunJateng.com.

Di antaranya kata Teguh kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.

"Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru," ujarnya, Selasa (12/8).

"Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih. Kemudian dia merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan," imbuh Teguh.

Karenanya kata Tegug, aksi hari ini digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.

Sementara Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Husein, dalam orasinya meminta agar Bupati Pati, Sudewo, ikhlas dan legowo untuk turun dari jabatannya.

"Terima kasih masyarakat Pati dengan antusiasnya," terang Husein saat memberikan orasi di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).

"Hari ini Bupati Sudewo harus lengser. Bupati harus lengser," teriaknya.

Warga lain yang berorasi menyatakan bahwa massa yang datang merupakan masyarakat bawah.

Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat sedang susah. Namun Bupati Pati, Sudewomemberikan kebijakan yang menindas rakyatnya.

"Pati cinta damai. Pati Bumi Minta Tani. Kami dari masyarakat bawah kita bukan terlahir orang kaya. Ekonomi sedang sulit. Mohon hari ini keikhlasan kerendahan hari untuk mengundurkan diri," kata dia dari atas truk.

 Daftar Kebijakan Bupati Sudewo yang Kontroversial

1. Menaikkan Tarif PBB-P2 hingga 250 Persen

2. Mengubah Ketentuan Hari Sekolah. Dengan kebijakan lima hari sekolah dari sebelumnya 6 jam. Namun jam sekolah makin panjang

3. Regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja

4. PHK 220skaryawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi

5. Membubarkan Posko Donasi untuk Demonstrasi di Pati. Aktivitas penggalangan sumbangan itu sempat memanas ketika Pemerintah Kabupaten Pati menyita sejumlah barang yang dikumpulkan.

6. Menantang Warganya Demo Tolak Rencana Kenaikan PBB. Warga Pati berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif PBB hingga 250 persen, dimana ribuan masyarakat Pati, termasuk para santri, dikabarkan bakal berdemonstrasi pada Rabu, 13 Agustus 2025. Menanggapi rencana demo itu, Sudewo justru menantang masyarakat Pati mengerahkan massa yang besar saat menggelar demonstrasi menolak kenaikan tarif PBB. Sudewomenyebutkan dia tak gentar meski didemo puluhan ribu warga.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/WartaKotalive.com/Tribuntangerang.com)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News