Ia menilai, seharusnya yang digugat adalah SK pengesahan Menteri melalui PTUN, bukan AD/ART partai.

Meskipun ia menilai langkah yang dilakukan Yusril dalam ilmu hukum terbilang terobosan, menurutnya Mahkamah Agung tidak berwenang membatalkan AD/ART tersebut.

Baca juga: Pangkostrad: Isu Kebangkitan PKI Kekhawatiran yang Kedaluwarsa, Hadirkan Kebohongan yang Disamarkan

"Kalau mau dibatalkan, salahkan menterinya yang mengesahkan."

"Artinya SK menterinya itu yang diperbaiki, kan begitu, bukan AD/ART-nya."

"Sehingga sebenarnya pertengkaran ini tidak ada gunanya."

"Apapun putusan MA ya tetap AHY, SBY, Ibas semua itu tetap berkuasa di situ, pemilu tahun 2024," beber Mahfud. (Chaerul Umam)